KJS, Dokter Spesialis Hanya Terima Rp 8.500 Per Pasien

KBR68H, Jakarta – Puluhan dokter yang tergabung dalam Asosiasi Dokter Fungsionalis Indonesia meminta pemerintah DKI Jakarta menambah anggaran untuk pelayanan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Ketua ADFI Jakarta Sony Agus Setiawan mengatakan, minimnya anggaran untuk layanan jaminan kesehatan itu mengakibatkan pembayaran tunjangan dokter spesialis di rumah sakit daerah telat dan dipotong. Selain itu, dokter tidak mampu memberikan pelayanan bermutu pada masyarakat miskin.

“Sebagai contoh, ada pelayanan nanti obatnya tidak ada. Ini sudah terjadi di seluruh RSUD. Contohnya, obat jantung hanya diberi untuk dua-tiga hari. Para dokter sementara masih baik dan berdedikasi. Tapi, kalau lama-kelamaan seperti ini terus saya khawatir. (akan menurun pelayanan) itu salah satunya. Karena nanti dengan bertumpuknya jadwal-jadwal kita akan menalami kelelahan” ungkap Ketua Asosiasi Dokter Fungsionalis Indonesia provinsi DKI Jakarta Sony Agus Setiawan di halaman Balaikota.

Pemerintah DKI Jakarta sebelumnya menerapkan sistem pembayaran INA CBGs. Namun, rumah sakit mengaku tagihan mereka tidak sepenuhnya dibayarkan melalui sistem jaminan sosial Indonesia itu.

Sejauh ini rencana merevisi tarif INA-CBGs atau penanganan medis berdasarkan penyakit yang diderita pasien baru sebatas janji oleh Pemerintah DKI. Contohnya, gaji dokter umum yang rencananya  akan diberikan Rp 7 juta per bulan, tetapi baru sekadar wacana saja. Sementara di sisi lain, selama ini dokter spesialis hanya menerima Rp 8.500 per pasien. Jasa ini sangat rendah dan tidak manusiawi, terlebih yang menangani adalah ahli.

Editor: Anto Sidharta