KBR68H, Rembang - Sekira 15 orang kepala desa se-kecamatan Rembang Kota menggeruduk kantor pos setempat, Kamis (4/7). Mereka memprotes langkah kantor pos yang menyerahkan kartu perlindungan sosial (KPS) kepada Ketua RT dan RW. Padahal dalam sosialisasi di kantor bupati, sudah ada kesepakatan akan dibagikan langsung ke rumah tangga sasaran oleh kantor pos.
KPS merupakan syarat utama untuk mencairkan dana bantuan langsung sementara masyarakat, salah satu kompensasi kenaikan harga BBM.
Ketua Paguyuban Kades Kec. Rembang Kota, Kaseri menuding kantor pos sembunyi-sembunyi membagikan KPS tanpa sepengetahuan aparat desa.
Ia mendesak agar kesepakatan dipatuhi, supaya pemerintah desa tidak menjadi sasaran kemarahan warga miskin yang belum terdata sebagai penerima dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).
Sumber: radio R2B Rembang
Editor: Antonius Eko
