KBR68H, Mataram - Fraksi PKS DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti tingginya sisa belanja tidak langsung pada APBD 2012. Beberapa komponen belanja yang tak terserap itu antara lain belanja pegawai yang sebagain besar untuk gaji dan tunjangan PNS, sisa belanja barang serta belanja hibah dan bantuan sosial (bansos).
Juru bicara fraksi PKS DPRD NTB Abdul Hadi mengatakan, sisa belanja pegawai yang sebagian besar dipergunakan untuk belanja gaji dan tunjangan PNS mencapai Rp. 46,9 miliar atau tersisa 8,8 % dari alokasi. Hal ini mencerminkan perencanaan alokasi gaji dan tunjangan PNS pemprov NTB juga perencanaan honorarium yang belum baik.
”Komponen belanja gaji dan tunjangan seharusnya dapat diprediksi dengan tepat. Jika administrasinya tertib dan perhitungannya akurat, seharusnya sisa dari jenis belanja ini tidak melebihi acress 2,5 %. Bagaimana saudara gubernur menjelaskan hal ini, dan rencana perbaikannya pada waktu yang akan datang?” tanya Abdul Hadi.
Ia mengatakan, sisa belanja terbesar berikutnya adalah belanja barang yaitu sebesar Rp 36 miliar lebih tersisa 8,9 %. Belanja barang menunjukkan belanja operasional yang diperlukan oleh pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Semestinya tingkat prediksi perencanaan terhadap belanja ini di atas 95%, agar dana sisa itu bisa digunakan untuk belanja infrastruktur publik yang bisa langsung diakses oleh warga masyarakat.
Selain itu, belanja terbesar berikutnya adalah jenis belanja hibah dan bantuan sosial masing-masing tersisa Rp. 35 miliar dan Rp. 32 miliar.
Sumber: radio Global FM Mataram
Editor: Antonius Eko
