Armada yang

KBR68H, Mataram – Jelang puncak arus mudik di Nusa Tenggara Barat (NTB), pemerintah daerah diharapkan mampu menghentikan kendaraan angkutan barang seperti truk kontainer, truk gandeng atau kendaraan besar yang memiliki sumbu lebih dari dua. Pasalnya, kendaraan angkutan barang sering mengganggu arus lalu lintas yang mulai padat. Selain itu, saat puncak mudik ini, kondisi infrastruktur jalan harus bebas dari aktifitas perbaikan.

Anggota komisi III (bidang perhubungan) DPRD NTB Abdul Hadi mengatakan, intensitas pengguna jalan pada saat arus puncak mudik sangat tinggi. Agar terbebas dari kemacetan lalu lintas dan untuk meminimalisir angka kecelakaan, maka aktifitas perbaikan jalan harus terhenti.

”Saya berharap untuk urusan jalan baik jalan pusat maupun provinsi kondisinya sudah bagus. Jika ada hal yang diperlihara agar jauh hari sudah selesai. Musim mudik tidak ada urusan perbaikan di jalan karena intensitas kendaraan yang tinggi. Kita harus meminimalisir angka kecelakaan dan kemacetan,” ujar Hadi.

Sementara untuk angkutan barang, di beberapa daerah di Indonesia sudah melarang kendaraan angkutan barang melintas di jalur mudik sejak H-10. Pemerintah provinsi NTB juga diharapkan menerapkan aturan tersebut agar kelancaran mudik bagi pengendara roda dua, bus dan mobil pribadi bisa lebih nyaman dan tidak terganggu. Kecuali beberapa kendaraan barang seperi pengangkut BBM, truk sembako, pupuk dan beberapa kebutuhan masyarakat agar diberikan pengecualian.

”Kami punya rencana untuk sidak di beberapa titik penting seperti di pelabuhan, terminal utama serta di bandara. Lalu lintas harus memberi kenyamanan bagi warga yang mudik hingga balik nanti,” ujar Hadi.

Editor: Anto Sidharta