Aktivis: Gubernur Papua Abaikan Isu Pelanggaran HAM

KBR68H, Jayapura- Sejumlah LSM HAM menuding 100 hari pemerintahan Lukas Enembe-Klemen Tinal (Lukmen) tidak ada keberpihakan terhadap pelanggaran HAM masa lalu dan juga pembungkaman berpendapat dimuka umum.

Salah satu staf Bersatu untuk Kebenaran (BUK), Nehemia Yarinap mengatakan, dalam kepemimpinan Lukmen lima tahun ke depan, tidak akan membawa perubahan bagi nasib korban pelanggaran HAM. Sementara pelaku pelanggaran HAM juga tak akan tersentuh.

“Tentang sikap gubernur tentang dialog Jakarta-Papua itu kan justru dia berpikir itu dialog untuk kesejahteraan, bukan persoalan HAM dan persoalan yang lain-lain. Nah ini sikap yang sudah menunjukkan bahwa dia tidak akan focus tentang kekerasan HAM, pelanggaran HAM, dll,” jelasnya.   

Apalagi menurut salah satu staf Els-HAM Papua, Paul Mambrasar, kepemimpinan Lukmen dibawah bayang-bayang partai penguasa saat ini, sehingga diyakini sulit untuk bergerak berlawanan arah politik. Pihaknya pesimistis lima tahun ke depan tidak ada perubahan bagi kekerasan di Papua.

Kepemimpinan Lukmen dimulai pada 11 April 2013 lalu. Lukmen memenangkan Pilgub Papua mengalahkan lima kandidat lain. Dalam program 100 harinya, Lukmen berjanji  akan mengefektifkan komunikasi dengan pihak yang selama ini sering mengganggu keamanan di Papua, dengan maksud agar tidak terjadi lagi kekerasan di Bumi Cenderawasih. (Katharina Lita)

Editor: Anto Sidharta