KBR, Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan untuk memberikan perlindungan ke tujuh korban pelecehan seksual pengusaha asal Kediri, Sony Sandra. Wakil Ketua LPSK, Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Lili Pintauli Siregar mengatakan, bentuk perlindungan terhadap korban bakal dirinci setelah rapat paripurna pada Senin pekan depan (6/6/2016).
Salah satu yang kemungkinan akan diberikan, kata dia, pemenuhan hak prosedural pendampingan kasus.
"Paling nanti kita akan memberikan, kalaupun diputuskan di rapat paripurna untuk diterima setidaknya pemberian dukungan pemenuhan hak prosedural terkait informasi perkembangan kasus, lalu terkait perkembangan putusan, dan kapan pelaku dibebaskan," jelas Lili kepada KBR, Sabtu (4/6/2016).
Baca juga: Vonis Rendah Sony Sandra
Wakil Ketua LPSK ini memastikan, kasus pelecehan seksual yang dilakukan Sony Sandra bakal menjadi prioritas lembaganya.
“Karena ini kan kasus anak ya, ini menjadi perhatian besar pemerintah, dan prioritas dari LPSK,” imbuhnya.
Ia pun menambahkan, bentuk pelayanan lain yang bakal diberikan berupa pelayanan psikologi. "Lalu yang lain adalah jika membutuhkan layanan psikologi, karena kami kan kemarin belum melihat kebutuhan itu. Tetapi kami sedang mengkaji, dan apakah ada permintaan sejumlah ganti kerugian atau restitusi itu kita tawarkan," katanya.
Baca juga: Sony Sandra dan Hakim Sony Sandra Tak Punya Perpektif Perlindungan Anak
Meski begitu ia mengungkapkan, sebagian besar korban yang melapor ke LPSK tak menginginkan perlindungan. Ia pun mengklaim, pelayanan darurat juga tak diperlukan lantaran belum ditemukan ancaman fisik maupun psikis yang menimpa korban.
"Karena ternyata dari pengamatan tim yang turun (ke lokasi perkara--Red), terkait sifat ancaman tidak terlihat, begitu ya sehingga kita tidak membuat layanan darurat untuk itu," pungkasnya.
Editor: Nurika Manan
