Krisis Listrik di Pedalaman, Gubernur Kaltim Minta CSR Perusahaan

KBR, Balikpapan – Hingga kini sejumlah wilayah di Kalimantan Timur (Kaltim) belum mendapat pasokkan listrik, khususnya wilayah-wilayah pedalaman yang sulit terjangkau maupun daerah perbatasan.

Gubernur Kalimantan Timur Aweang Farouk Ishak mengatakan pemerintah provinsi menghadapi kendala sulitnya medan untuk membangun infrastruktur penyuplai energi listrik.

Gubernur Awang Farouk mengatakan, persoalan listrik bukan hanya tanggungjawab pemerintah provinsi, tapi juga harus ikut dipikirkan pemerintah Kota dan Kabupaten.

Ia juga minta agar perusahaan yang ada di Kaltim ikut andil menyediakan listrik bagi masyarakat di sekitar perusahaan.

Awang Farouk menambahkan salah satu yang bakal dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyediakan pasokan energi listrik di wilayah sulit terjangkau adalah melalui pengadaan panel surya.

Saat ini sedang dihitung anggaran yang dibutuhkan, termasuk menggandeng pihak swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).

"Saya mohon dukungan dari bupati, jangan hanya Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten juga [harus memikirkan] atau satu lagi perusahaan-perusahaan yang berada di Kaltim melalui program Corporate Social Reponsibility. Katakanlah perusahaan itu ada di satu desa. Perusaan itu wajib peduli terhadap penerangan rumah-rumah penduduk,” kata Awang Farouk.

Hingga kini Kalimantan Timur masih menjadi salah satu daerah di Indonesia yang mengalami krisis listrik.

Saat ini pasokan listrik di Kalimantan Timur yang tersedia hanya 348 megawat. Sedangkan beban puncak mencapai 429,53 megawatt atau defisit hingga 81,53 megawatt.

PLN menyebutkan rasio elektrifikasi (tingkat perbandingan warga yang sudah menikmati listrik dibandingkan jumlah total penduduk) di Kaltim baru mencapai 87,4 persen.

Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara dengan kapasitas listrik terpasang paling besar setelah Thailand, dengan 51.261 MW.

Namun, dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa, konsumsi listrik per kapita menjadi hanya 0,8  megawatt per hour (MWh), pada 2014. Rasio itu adalah yang paling rendah ketiga di ASEAN.
 
Editor: Agus Luqman