KBR, Jombang- Penonaktifan Universitas Darul Ulum Jombang, Jawa Timur, yang
diumumkan Menristek Dikti, Muhamaad Nasir beberapa pekan lalu,
belum ditanggapi pihak yayasan. Pasalny, hingga saat ini pihak kampus belum
menerima surat resmi penonaktifan tersebut.
Ketua Yayasan Darul Ulum, Ahmada Faidah mengakui, pihaknya mendengar
berita penonaktifan secara lisan yang dilakukan Kemenristek Dikti.
Dasarnya adalah persoalan adanya dualisme kepengurusan. Namun, dia
menegaskan universitas yang sah hanya ada satu dengan Rektor Mudjib
Mustain.
Lebih lanjut pernyataan perempuan yang akrab disapa Neng Aa ini
diperkuat dengan surat dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan,
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) bernomor 2009B/K7/2014
yang menyatakan bahwa Mudjib Mustain sebagai Rektor Undar yang sah.
"Kita kan sudah punya data yang sudah kita miliki itu nanti yang akan
kita gunakan, dari situ mudah-mudahan Menteri juga bisa
mempertimbangkan, jadi tidak hanya sekedar langsung menyatakan Undar
ditutup," Kata Ahmada Faidah.
Neng Aa juga sangat menyayangkan tindakan para oknum yang memanfaatkan
nama Undar dan juga mengklaim sebagai undar yang sah. Sehingga isu yang
berkembang di luar undar terdapat dualisme kepengurusan.
Hal senada juga diutarakan Romhadi selaku pembina yayasan Darul Ulum. Dirinya sangat menyanyangkan adanya oknum yang mengaku sebagai Undar
yang sah karena akan merugikan nama baik kampus dan mahasiswa
yang akan kuliah di sana.
Kata Romhadi, Undar Kubunya juga diperkuat surat dari kementrian Hukum
dan HAM dbernomor AHU-AH.01.06-0681 yang menegaskan bahwa Dra. Ahmada
Faidah sebagai Ketua Yayasan Darul Ulum Jombang.
Beberapa waktu lalu Menristek Dikti mengumumkan belasan Perguruan Tinggi
swasta yang bermasalah dan dinyatakan nonaktif. Salah satu diantaranya
adalah Undar Jombang. Beberapa persoalan diantaranya adanya dualisme
kepemimpinan dan kasus ijazah palsu.
Pihak yayasan Darul Ulum sendiri mengaku sangat dirugikan dengan klaim
dari oknum-oknum tertentu yang menggunakan nama Undar untuk kegiatan
perkuliahaan dan wisuda di Kampus yang sama. Sehingga isu dualisme itu
berdampak pada adanya penonaktifan salah satu perguruan tinggi islam di
Jombang tersebut dan merugikan mahasiswa.
Editor: Dimas Rizky
