KBR, NTT - Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sumba Timur Nusa Tenggara Timur NTT Palulu
Pabundu Ndima mengecam tindakan bakal calon Bupati yang mengumpulkan KTP para pejabat daerah untuk maju dari calon perseorangan di Pilkada Sumba Timur
2015. Palulu Pabundu
Ndima yang juga ketua Golkar Sumba Timur mengatakan dirinya menyesalkan praktek politisasi birokrasi ini.
“Menceramati dinamika politik lokal serta fenomena yang mengiringinya, saya sungguh merasa prihatin atas proses mobilisasi struktur birokrasi atau yang lazim disebut politisasi birokrasi, yang dikomandani oleh oknum pejabat daerah yang mengumpulkan camat untuk mengistruksikan para lurah kepala desa dan pegawai negeri lainnya untuk mengumpulkan ktp serta memanipulasi kebijakan secara sistematis untuk dukungan kandidati tertentu,” kata Ketua DPRD Sumba Timur Palulu P. Ndima saat pembukaan sidang I DPRD Sumba Timur Senin (22/6/2015).
Ketua DPRD Sumba Timur Palulu P. Ndima menghimbau siapapun yang menjadi pemimpin di Sumba Timur untuk tidak meninggalkan sejarah politik buram yang mengakibatkan ketidakpercayaan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah dan masyarakat dengan masayarakat.
Kata dia, praktek politisasi birokrasi akan melahirkan pelayanan pemerintahan yang pilih kasih, dimana mereka yang disebut ujung tombak birokrasi yakni para lurah dan kepala desa yang terkontaminasi politik akan melakukan pembedaan kawan lawan ketikan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Editor: Malika
