Cukup dengan Perpanjangan Moratorium?

KBR, Presiden Joko Widodo sudah memperpanjang moratorium izin hutan dan lahan gambut, Rabu (13/5/2015) kemarin, namun kebijakan ini tak lepas dari kritik.

LSM lingkungan Greenpeace sudah menyatakan kecewa karena perpanjangan moratorium tidak diikuti perbaikan. Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Yuyun Indradi, mengatakan ini sebagai kebijakan copy-paste.

“Dengan presiden baru yang punya latar belakang hehutanan, kami berharap lebih. Tapi ternyata sama saja,” jelasnya dalam perbincangan Jalan Setapak KBR, Selasa (19/5/2015) sore.

“Menteri krusial seperti menteri pertanian dan menteri ESDM tidak masuk instruksi,” ujarnya.

Greenpeace mencatat tingkat pembabatan hutan meningkat di era Jokowi. Di era SBY, deforestasi mencapai 450 ribu hektar per tahun. Kini naik ke 680 ribu hektar per tahun. “Peningkatan terjadi di wilayah yang tidak terkena moratorium. Padahal kami usulkan daerah ini sejak awal,” jelas Yuyun.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan peraturan moratorium sedang dikuatkan. Pihaknya akan menampung masukan dari berbagai pihak---namun akan memakan waktu.

Tapi Ketua Dewan Kehutanan Nasional (DKN), Andiko Cahyo Mancayo, mengatakan perpanjangan moratorium tidak otomatis memperbaiki perbaikan tata kelola hutan. “Harus dibarengi penegakan hukum, review perizinan, review peraturan,” pungkasnya.

Kata Andiko, selama ini aspek-aspek itu berjalan terpisah. “Aspek satu sama siapa, aspek lain sama siapa,” katanya.

Seluruh aspek pembenahan harus dilakukan bersamaan. Andiko mendorong pemerintah memilih satu provinsi sebagai contoh penerapan itu. Misalnya di Riau yang dia nilai sudah banyak terjadi keterlanjuran.

“Semua orang tahu Riau punya masalah setiap tahun. Ini kan sudah jadi indikator nasional,” ucapnya.

Dia mendorong perubahan tata kelola hutan dimulai di provinsi dengan masalah asap setiap tahunnya itu. “Masyarakat Riau juga harus mau,” ujarnya.