KBR, Jakarta - Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan APBD DKI Jakarta tahun 2013 dinilai akan berdampak negatif terhadap elektabilitas Joko Widodo yang kini menjadi calon presiden. Pengamat Politik, Siti Zuhro mengatakan, laporan BPK yang dinilai kredibel itu akan mampu mempengarui pilihan masyarakat. Dia menyarankan kepada tim Jokowi menyikapi hal ini untuk mencegah penurunan elektabilitas atau tingkat keterpilihan sang capres.
"Jadi ini yang harus cepat direspon kalau memang tidak apalgi jika pak Jowoi tidak tersangkut atau sebagainya, itu bisa ditunjukan. Di sana ada fakta hukum,karena ini waktunya tidak panjang. Sampai 9 Juli apapun bisa terjadi sementara elektabilitas itu dinamis," kata Siti Zuhro kepada KBR (21/6).
Sebelumnya, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena ada 86 proyek ganjil yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 1,5 triliun. Angka mencurigakan ini mencuat pada program Kartu Jakarta Pintar dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), serta anggaran bus Transjakarta. Selain itu dana mencurigakaan juga ada di Dinas Pekerjaan Umum terkait anggaran perbaikan jalan serta penemuan aliran dana ke sejumlah rekening pribadi pejabat dinas.
Editor: Quinawaty Pasaribu
Temuan BPK Bisa Turunkan Elektabilitas Jokowi
KBR, Jakarta - Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan APBD DKI Jakarta tahun 2013 dinilai akan berdampak negatif terhadap elektabilitas Joko Widodo yang kini menjadi calon presiden.

NUSANTARA
Sabtu, 21 Jun 2014 15:12 WIB


siti zuhro, jokowi, BPK, APBD 2013, jakarta
Kirim pesan ke kami
WhatsappRecent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Strategi Perempuan Pengemudi Ojol Mengatasi Cuaca Ekstrem (Bag.4)
Arab Saudi Bangun Taman Hiburan Bertema Minyak di Tengah Laut
Menguji Gagasan Pangan Cawapres
Mahfud MD akan Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi: Saya Sangat Hargai