Pasca Bentrok, Petani Karawang Bakal Mengadu ke Mabes Polri

KBR, Jakarta - Serikat Petani Karawang Jawa Barat berencana mendatangi Markas Besar Kepolisian (Mabes Polri) dan Mahkamah Agung di Jakarta.

Mereka akan mengadukan sikap diam Bupati Karawang, Jawa Barat dalam perampasan lahan milik warga oleh perusahaan swasta serta kekerasan yang dilakukan aparat.

Ketua Serikat Petani Karawang Hilal Tamami mengatakan, warga Karawang akan meminta Mabes Polri menarik pasukan brimob karena dinilai mengintimidasi warga. Selain itu warga akan berbelok ke MA untuk meminta kajian hukum terkait sengeka lahan.

"Kita mau buka beberapa kajian hukum di MA. Soal tumpang tindihnya putusan dalam satu objek perkara. Soal luas, soal batas. Dalam objek yang 350 hektar itu kan ada beberapa putusan. Ada yang dimenangkan oleh masyarakat beberapa bidang, ada yang dimenangkan PT SAM. Artinya di lahan itu ada tumpang tindih putusannya," tutur Hilal kepada KBR, Sabtu (28/6).

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebutkan konflik agraria di kawasan Karawang Jawa Barat ini muncul akibat pengingkaran hak rakyat.

KPA mengklaim warga sudah menguasai dan menggarap lahan seluas 350 hektar sejak 60 tahun lalu. Mereka juga membayar pajak. Namun lahan itu diklaim milik perusahaan properti PT Agung Podomoro Land. Putusan pengadilan dalam sengketa ini juga dianggap tumpang tindih dan bertentangan dalam satu obyek yang sama.

Sejumlah putusan yang dimenangkan oleh warga dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) diabaikan Mahkamah Agung lewat putusan Peninjauan Kembali atau PK terakhir. Gugatan sengketa lahan itu dimenangkan perusahaan properti PT Sumber Air Mas Pratama bersama Podomoro Land.

Editor: Agus Luqman