Bagikan:

Pakai Mebel, Warga Dolly Blokade Jalan

Warga di sekitar lokalisasi Dolly dan Jarak, Surabaya, Jawa Timur, hingga Rabu siang (18/6) masih berjaga-jaga dan memblokade jalan masuk ke wisma lokalisasi. Blokade mereka lakukan untuk mencegah masuknya Satpol PP Kota Surabaya yang hendak membubarkan l

NUSANTARA

Rabu, 18 Jun 2014 12:49 WIB

Author

Eko Widodo

Pakai Mebel, Warga Dolly Blokade Jalan

Pakai Mebel, dolly Blokade Jalan

KBR, Surabaya – Warga di sekitar lokalisasi Dolly dan Jarak, Surabaya, Jawa Timur, hingga Rabu siang (18/6) masih berjaga-jaga dan memblokade jalan masuk ke wisma lokalisasi. Blokade mereka lakukan untuk mencegah masuknya Satpol PP Kota Surabaya yang hendak membubarkan lokalisasi.

Pantauan di lokasi menunjukkan, warga memblokade empat titik menuju lokalisasi yakni di Pasar Kembang, Banyu Urip, Dukuh Kupang dan Putat Jaya. Blokade mereka lakukan dengan menutup jalan memakai mebel seperti meja dan kursi.

Hingga kini belum terlihat Satpol PP di lokasi sekitar lokalisasi. Hanya ada beberapa petugas polisi yang berjaga-jaga.

Sementara, sebagaian warga Dolly mendatangi Gedung DPRD Surabaya. Mereka meminta perlindungan DPRD akan nasibnya kelak jika lokalisasi ditutup.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono, usai menerima warga Dolly mengatakan, penutupan lokalisasi adalah perkara mudah. Namun yang lebiih penting dan harus dipikirkan, kata dia, adalah tindak lanjutnya berupa penghidupan warga yang terlanjur menggantungkan hidupnya di sekitar lokalisasi. 

Baktiono memprediksi, akibat penutupan ini akan muncul rumah-rumah prostitusi terselubung. Kondisi ini akan memperparah penyebaran virus HIV/AID karena para PSK akan beroperasi diberbagai tempat.

“Pemikiran dewan sama dengan warga, sebelum penutupan Pemkot harus mewujudkan dulu rencana yang sudah disampaikan, masalah memindah sangat gampang karena 80 persen PSK bukan warga asli Surabaya,” ujarnya.

Sementara itu, menanggapi hal ini Ketua DPRD M Mahmud menyatakan, penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak merupakan program dari pemerintah pusat dan daerah. Pembagian tugas masing-masing juga sudah dilakukan. Pemerintah pusat bertugas untuk memberikan bantuan kepada eks PSK dan muncikari berupa permodalan dan pemulangan ke daerah asal. Sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemkot Surabaya memberikan bantuan berupa pelatihan.

“Warga diajak bicara saja, kalau tidak ketemu titiknya diajak ketemu dimana, tapi intinya harus ditutup. Kalau masalah penghasilan kurang, masalah PSK seperti apa, menurut saya PSK sudah lebih baik jika dibandingkan dengan warga Surabaya. Mereka dididik, dilatih dan diberi pesangon,” ujarnya 

Menurut Informasi di lapangan, sebagian Fraksi DPRD Surabaya diantaranya Fraksi PDIP menolak pembubaran lokalisasi. Sementara fraksi lain seperti Demokrat, PKB, Golkar, PKS, PDS, dan gabungan tidak memberikan pendapat soal penutupan lokalisasi.

Editor: Anto Sidharta


Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 7

Strategi Perempuan Pengemudi Ojol Mengatasi Cuaca Ekstrem (Bag.4)

Arab Saudi Bangun Taman Hiburan Bertema Minyak di Tengah Laut

Menguji Gagasan Pangan Cawapres

Mahfud MD akan Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi: Saya Sangat Hargai

Most Popular / Trending