KBR, Jayapura - Lembaga Swadaya Masyarakat, Publish What You Pay (PWYP) meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua memiliki visi yang sama dalam renegosiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia.
LSM yang membidangi transparansi pertambangan di Indonesia mengklaim selama ini yang terjadi pemerintah pusat lebih banyak membela kepentingan perusahaan tambang itu.
Divisi Advokasi dan Networking PWYP, Aryanto Nugroho mencontohkan dalam pembangunan smelter misalnya, pemerintah pusat lebih banyak mementingkan perusahaan itu, dibanding kepentingan pemerintah daerah Papua yang meminta pembangunan pabrik pengolahan konsentrat tembaga itu dibangun di Papua.
“Pemerintah pusat harus mengakomodasikan aspirasi dari pemerintah daerah. Karena sekali lagi kalau pemerintah daerah mengusulkan bahwa smelter harus ada di Papua. Saya pikir ini sepakat juga karena dibangun smelter akan berdampak pada perekonomian di sekitar Papua. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah jangan sampai kendor, artinya tuntutan itu harus tetap dilakukan,” jelasnya.
Gubernur Papua, Lukas Enembe terus mendesak PT Freeport Indonesia mendirikan pembangunan smelter di Bumi Cenderawasih. Dirinya yakin, dengan pembangunan smalter di Papua, menjadi salah satu bagian untuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Salah satunya berimbas pada pembangunan pabrik pupuk dan investasi kelistrikan di Papua.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) yang menegaskan perusahaan tambang di Indonesia wajib membangun smelter sehingga ekspor bahan tambang mentah tidak lagi diizinkan.
Editor: Antonius Eko
