Gubernur Papua: Banyak Kepala Daerah Tak Ingin Cairkan Dana KPUD

KBR, Jayapura - Gubernur Papua Lukas Enembe mencatat banyak kepala daerah tak mau mendukung dana operasional Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sepanjang pemilihan legislatif dan presiden. Sebab anggota KPUD dan kepala daerah berlawanan pemikiran.

Mereka tak mau mencairkan dana untuk pelaksanaan pileg dan pilpres. Di antara kepala daerah yang enggan mencairkan dana pemilu daerah di antaranya Jayawijaya, Intan Jaya, dan Sarmi.

Itu dia nyatakan dalam pemaparannya pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pemantapan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Enembe, Rabu (25/6).

Dia juga mengungkapkan sejumlah anggota KPUD juga bermain curang dalam pelaksanaan pileg. Salah satunya dengan mengubah rekapitulasi hasil penetapan suara.

“Ini sama dengan Yahukimo, Sarmi, sama, bupatinya tidak mau membiayai karena kPUnya dianggap orang lain punya. Jayawijaya juga sekarang ribut-ribut antara bupati dan wakil bupati, padahal hitungannya dia tidak ikuti, pengacuannya mau bikin kursi sekian banyak, tapi dia tidak tau mekanisme dapat jumlah banyak itu seperti apa. Pemilu Presiden tidak boleh gagal, siapapun, kepala kampung, apakah itu dibawah wakil bupati, mereka tidak boleh boikot atau apapun,” jelasnya.     

Kegiatan rakorda tersebut diikuti oleh sekitar 13 kepala daerah dari 29 kepala daerah di Papua. Acara yang masih berlangsung hingga berita ini diturunkan juga menghadirkan sejumlah anggota KPUD, kapolres dan dandim di Papua.

Editor: Pebriansyah Ariefana