Cara Pemkot Balikpapan Antisipasi PSK Dolly Dinilai Langgar HAM

KBR, Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan Kalimantan Timur memperbanyak razia diperbatasan untuk mengantisipasi masuknya eks PSK Dolly. Namun aksi Balikpapan itu dianggap tidak efektif.

Pemerintah Kota Balikpapan memperkatat dan memeriksa setiap orang dari luar Balikpapan di Bandara Sipinggan dan Pelabuhan Semayang. Anggota DPRD Kota Balikpapan Patman Parakasi nilai tindakan itu tidak manusiawi.

Bahkan dia menyebutkan Pemerintah Balikpapan proaktif dan cenderung melanggar hak asasi manusia (HAM). Kata dia razia itu menyebabkan masyarakat luar enggan masuk Balikpapan.

“Kalau mereka dating eksodus dari Dolly, karena komunitas katakanlah itu dibawa pemuda-pemuda kita, dia akan menjadi garda terdepan untuk menjadi benteng. Saya yakin tidak efektif (melakukan razia-razia), bentuk-bentuk itu kita tidak bisa membedakan bahwa ini PSK atau tidak, nggak bisa kita bedakan, malah justru oprang akan risih masuk ke Kalimantan Timur khususnya Balikpapan,” kata Patman Parakasi, Selasa (24/6).

Sejak lokalisasi Gang Dolly resmi ditutup Walikota Balikpapan Rizal Effendi telah menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja dibantu kepolisian dan TNI meningkatkan razia-razia bagi pendatang di sejumlah pintu masuk Balikpapan yakni Bandara Sepinggan, Pelabuhan Semayang, termasuk tempat hiburan malam (THM).

Editor: Pebriansyah Ariefana