Walhi: Perusahaan Penambangan Pasir Besi PT Megatop Ilegal

KBR68H, Jakarta - LSM Lingkungan Walhi Jawa Barat menyatakan keberadaan perusahaan penambangan pasir besi PT Megatop ilegal. Pasalnya, menurut Direktrur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Dadan Ramdan, wilayah Jawa Barat Selatan bukan merupakan wilayah pertambangan.

Karena itu Pemda Cianjur semestinya tidak memberikan izin kepada PT Megatop. Kata dia, ini diatur dalam SK Kementerian ESDM tahun 2012 tentang penghentian sementara penerbitan usaha penambangan.

“Kita mengantisipasi kedepannya, Jabar Selatan dari sisi bencana juga sangat rentan. Apalagi potensi tsunami ketika pantainya rusak, ekosistemnya rusak ini juga akan sangat mengancam. Bukan 10 meter garis pantai mundur, tapi bisa mencapai 100 meteran karena mereka menambang langsung menyedot dari pantai. Di aturan nasional, peraturan pemerintah yang belum menjelaskan bahwa wilayah Jabar Selatan itu adalah wilayah kerja tambang seluas berapa puluh hektar atau berapa ribu hektar, itu yang belum diatur," kata Dadan saat dihubungi KBR68H.

Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Dadan Ramdan mengatakan pelestarian lingkungan yang dijanjikan oleh Pemda dan perusahaan penambang pasir adalah bohong belaka. Hal ini terbukti dari banyaknya warga yang menolak. Alasan warga menolak antara lain karena dipaksa menjual lahannya kepada perusahaan yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam.

Kemarin, ribuan orang mendatangi PT. Megatop, perusahaan tambang pasir besi yang berada di bibir pantai Cianjur Selatan. Pendemo menolak keberadaan perusahaan penambangan pasir besi di daerah itu karena merusak lingkungan dan tatanan masyarakat setempat. Aksipun berujung bentrok antara pendemo dan aparat kepolisian Cianjur yang berjaga di lokasi.

Editor: Doddy Rosadi