Tata Kelola Hutan di Indonesia Masih Buruk

KBR68H, Mataram- Tata kelola kehutanan di Indonesia dinilai masih rendah atau kurang baik dengan score rata-rata 2,33 dari skala 1 sampai 5. Hal itu berdasar penilian dari berbagai pihak pada program United Nations Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus (UN-REDD+). Penilian dilakukan masyarakat dunia dari 37 negara yang ditungkan dalam sebuah buku penilian. Penyerahan buku dilakukan saat acara UN-REDD+ Policy Board Meeting ke-10 dan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Participants Committee Meeting ke-15.

“Dalam penilian tata kelola yang ada di Indonesia, tata kelola untuk mengelola hal hutan, kita memang secara rata-rata itu sekitar 2,33 dari skala 1 sampai 5. Ini memang belum bagus, tetapi dengan mengetahui itu kita tahu kelemahan kita. Ini benar-benar ini seperti check up gitu ya dan suatu upaya yang menurut saya sangat positif,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Kementerian Kehutanan Indonesia, Iwan Santoso, kepada wartawan di Hotel Santosa, Senggigi Lombok Barat (Lobar).

Iwan menambahkan proses penilaian dilakukan sejak tahun 2011 lalu pada 10 provinsi dan 20 kabupaten se-Indonesia. Beberapa item yang dinilai, seperti perencanaan, pengaturan hak-hak sumber daya hutan, pelaksanaan REDD+, penegakan hukum  dan lainnya. Sementara kriteria penilaian, yakni apakan pengelolaan hutan dilakukan secara transparan dan pengelolanya memiliki kompetensi serta apakah hukum hutannya memadai.

Jika NTB lanjut Iwan, dapat melakukan penilaian kondisi hutannya sendiri, maka dapat mengambil cara dan metode yang telah dihasilkan REDD Indonesia. Pun, pendanaan dapat diajukan ke 3 lembaga dunia, seperti United Nations Development Programme (UNDP), Food and Agriculture Organization (FAO) dan United Nations Environment Programme (UNEP). “ Kami sudah memiliki cara dan metode yang bisa dicontoh semua orang, baik daerah maupun sebuah Negara,” terangnya.

Sumber: Radio Global FM Lombok

Editor: Suryawijayanti