Perda Pembatasan BBM Tak Bantu Meredam Konsumsi BBM Bersubsidi

KBR68H, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menilai penerapan Peraturan Daerah tentang pembatasan BBM bersubsidi pasca kenaikan harga perlu mendapatkan pengawasan dari Pemerintah Daerah setempat.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan pengawasan ini untuk memastikan Peraturan Daerah terkait pembatasan BBM bersubsidi berjalan dengan baik.

"Jadi cukup atau tidak cukup, jadi 47 atau 48 juta kiloliter, itu harus dibagi habis oleh kita dengan melaksanakan BPH Migas berdasarkan kebutuhan normal daripada suatu daerah. Sehingga apa pun yang dilakukan oleh Kepala Daerah, Gubernur atau Bupati bekerjasama dengan aparat keamanan setempat itulah yang mendata, sehingga gejolak daripada BBM bersubsidi itu bisa terkontrol," terang Susilo kepada KBR68H.

Sebelumnya, Pemerintah berencana membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Perda ini merupakan permintaan Pemerintah Daerah. Pembatasan itu akan dilakukan dengan menggunakan sistem teknologi informasi mulai Juli 2013.

Sementara, pengamat ekonomi menilai penerapan Peraturan Daerah tentang pembatasan BBM bersubsidi tidak dapat menekan konsumsi BBM dari kuota yang telah ditentukan.

Pengamat Ekonomi Indef Sugiyono mengatakan konsumsi BBM bersubsidi bakal melebihi kuota jika pemerintah tidak mengimbanginya dengan konsumsi bahan bakar gas.

"Tidak bisa hanya pembatasan, harus ada konversi BBG yang dinaikkan jumlahnya. Jadi, enggak bisa semata-mata membatasi BBM bersubsidi. Sebab kalau hanya membatasi volume BBM bersubsidi, maka yang tersedia BBM non subsidi itu kan harganya dua kali lipat. Dan berdasarkan pengalaman, konsumen itu enggak mau pindah dari harga BBM non subsidi, dan kalau itu semakin langka akan memperburuk keadaan," terang Sugiyono kepada KBR68H.

Pengamat Ekonomi INDEF Sugiyono menambahkan pemerintah juga perlu meningkatkan pasokan gas sehingga tidak ada lagi penolakan penaikkan harga BBM bersubsidi.

Editor: Antonius Eko