KBR68H, Ambon- Pangdam XVI Pattimura Ambon, Eko Wiratmoko menilai peran Pemda Maluku Tengah (Malteng) dalam menangani konflik masih sangat minim. Pasalnya konflik yang terjadi di wilayah kecamatan Saparua seperti konflik Porto-Haria yang merupakan bagian dari Maluku Tengah hingga kini belum tertangani.
Rencana aksi instansi terkait dengan Inpres nomor 2 tahun 2013, tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri, sampai saat ini juga belum disusun oleh Pemda Maluku Tengah.
Menurut Pangdam, Bupati selaku Ketua Tim terpadu tingkat Kabupaten harus segera menyusun suatu rencana aksi dari berbagai instansi terkait yang ada di jajarannya.
Pihaknya menggugah Pemda Maluku Tengah untuk merealisasi Inpres nomor 2 untuk menangani permasalahan yang terjadi di daerah.
Pandam XVI Pattimura menambahkan peran Pemerintah Daerah Maluku Tengah dirasa masih sangat kurang, diantaranya kurangnya keterlibatan Pemda dalam penanganan masalah konflik yang terjadi, kurangnya komunikasi Pemda dalam hal ini Bupati dengan Dandim dan Kapolres.
Selain itu juga tidak adanya hubungan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan sosial seperti penyuluhan, maupun kerja bakti di wilayah Saparua.
Sumber: Radio DMS FM
Editor: Suryawijayanti
Peran Pemda Maluku Tengah Atasi Konflik Masih Minim
Pangdam XVI Pattimura Ambon, Eko Wiratmoko menilai peran Pemda Maluku Tengah (Malteng) masih sangat minim.

NUSANTARA
Jumat, 07 Jun 2013 18:01 WIB


konflik, maluku tengah
Kirim pesan ke kami
WhatsappRecent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Strategi Perempuan Pengemudi Ojol Mengatasi Cuaca Ekstrem (Bag.4)
Arab Saudi Bangun Taman Hiburan Bertema Minyak di Tengah Laut
Menguji Gagasan Pangan Cawapres
Mahfud MD akan Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi: Saya Sangat Hargai