Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB bakal meninjau langsung kondisi TKI/TKW asal NTB pascakerusuhan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), Jeddah, Arab Saudi.
Pemprov NTB bakal membantu pengurusan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) para TKI/TKW asal NTB. Diperkirakan jumlah TKI/TKW asal NTB di Arab Saudi sekira 10 persen dari total TKI yang ada. Informasi yang diterima, kondisi mereka aman dan terkendali.
“Kita sudah koordinasikan ke sana. Tidak ada masalah di sana kan sedang pelayanan untuk Perjalanan Laksana Paspor itu. Diperkirakan 10 persen dari total tenaga TKW/TKI yang ada di sana itu orang NTB. Mereka ikuti pelayanan itu di KBRI. Insya Allah akhir minggu ini akan pergi bersama department akan ke sana,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB Moch Mochlis.
Mochlis menuturkan, pengurusan SPLP di KJRI terkait dengan program pemutihan atau amnesti dari Pemerintah Arab Saudi sejak awal Mei dan masa amnesti belaku sejak 26 Mei hingga 3 Juli 2013. Data yang ada, pada tahun 2009 jumlah TKI asal NTB di Arab Saudi sebanyak 19.480 orang dan tahun 2010 sebanyak 15.666 orang. Selanjutnya, tahun 2011 sebanyak 9.616 orang dan 2012 sekitar 63 ribu orang.
Seperti diketahui, ribuan TKI mengamuk di kantor Konjen RI di Jeddah, Arab Saudi, saat mengantre selebar 20 meter dan mengular untuk pengurusan SPLP. Kerusuhan terjadi pada Minggu waktu setempat.
Para TKI yang hendak mengurus SPLP mengamuk lantaran loket tiket yang harusnya dibuka pukul 15.00 waktu setempat dan tidak kunjung dibuka. Sejumlah TKI yang mulanya mengantre rapi mulai membakar pembatas antrean dan melempari kantor KJRI dengan batu. Dalam peristiwa itu 1 orang TKI tewas terinjak-injak.
Sumber: radio Global FM Mataram
Editor: Antonius Eko
