LSM Tolak Pelantikan Aher Jadi Gubernur Jabar

 KBR68H, Bandung - LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat (PMPR) menolak rencana Menteri Dalam Negeri melantik Ahmad Heryawan sebagai Gubernur Jawa Barat pada 13 Juni mendatang. Palantikan itu berdasar pada putusan KPU mengenai hasil Pilkada Jabar beberapa waktu lalu.

Sekjen PMPR Yahya Z. A mengatakan Ahmad Heryawan tak layak dilantik karena diduga terlibat dalam pelbagai kasus dugaan korupsi. Dari beberapa kasus itu, satu diantaranya kini tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.

"Kita masih belum bisa memblow-up tentang ini, tapi ini sudah ditangan KPK. Bahkan sebelum kita demo, pemberitahuan demo, Jabar 1 itu sudah ke Jakarta. Informasi kita dari jaringan intelejen, beliau sudah merapat ke KPK," ujarnya saat berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Barat, jalan Dipenogoro, Bandung.

Sekretaris Jenderal PMPR Yahya Z. A menyebutkan selain kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh KPK, kader PKS itu juga dituding terlibat dalam korupsi dana pendidikan senilai Rp 260 miliar ke sejumlah universitas negeri maupun swasta.

Dana yang diduga dikorupsi ini berasal dari Bank Pembangunan Asia (ADB). PMPR juga menolak Ahmad Heryawan dilantik karena diduga berbuat curang dalam pemilihan gubernur lalu. Ada indikasi kuat, pasangan Ahmad Heryawnan menggunakan dana tanggung jawab sosial pemda untuk kampanye.

Editor: Suryawijayanti