Kabupaten Pemekaran di Papua Tidak Miliki PAD

KBR68H, Jayapura- Pemerintah Provinsi Papua mengklaim rata-rata daerah pemekaran kabupaten baru di Bumi Cenderawasih belum memiliki pendapatan asli daerah (PAD). (Baca: Sejumlah PAD Kabupaten di Papua Kurang dari Rp 100 Juta)

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan dana yang digunakan selama ini untuk pembiayaan kabupaten pemekaran diperoleh dari dana perimbangan dan royalty dari PT Freeport Indonesia. Hanya saja royalti itu juga tidak didapat secara merata oleh seluruh daerah otonomi baru.

“Daerah pemekaran, rata-rata mereka tak punya PAD. Yang sudah 10 tahun pun di Puncak Jaya. Kita lebih kepada dana perimbangan, terus royalty dari Freeport itu saja. Jadi saya pikir kondisi pemekran, hampir semua daerah otonom baru sedang terjadi seperti itu,” jelasnya.

Gubernur Papua, Lukas Enembe menambahkan saat ini ada lebih dari 20-an daerah otonomi baru yang diajukan untuk dimekarkan. Hanya saja pengajuan itu belum disetujui karena terkendala dengan moratorium pemekaran dari pemerintah pusat. Sebab dalam pengajuan otonomi, daerah harus mencantumkan perolehan rincian PAD. (Baca: Kemendagri: PAD Rendah karena Daerah Tak Punya Kuasa Penuh atas Pajak)

Editor: Nanda Hidayat