KBR68H, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI Riau mendesak pemerintah agar meminta tanggung jawab para pengusaha pemilik konsesi perkebunan maupun hutan tanaman industri di Riau, yang mengalami kebakaran lahan. Pembakaran lahan menjadi penyebab terjadinya kabut asap hingga mengganggu kesehatan warga di Riau, hingga Singapura dan Malaysia.
Direktur Eksekutif Walhi Riau, Riko Kurniawan mengatakan para pengusaha itu antara lain Sukanto Tanoto pemilik Grup Asian Agri (kelapa sawit), Eka Tjipta Wijaya pengusaha pemilik perusahaan APRIL dan APP serta Martias pengusaha pemilik perusahaan sawit PT Surya Dumai.
Riko mengatakan, berdasarkan pantauan WALHI, sebagian besar titik api di Riau berada di lahan konsesi milik tiga pengusaha tersebut. Riko meyakini, perusahaan itu memerintahkan petani untuk membuka lahan dengan cara dibakar.
"Makanya yang kami minta di WALHI, penegakan hukum itu oke. Tapi political will di negara kita. Sukanto Tanoto kan bisa disentuh dengan tindakan politik. Bahwa Anda tidak bertanggung jawab. Lahan mereka kan lahan negara. Eka Tjipta, Martias yang PT Surya Dumai, Wilmar yang tinggal di Singapura," kata Riko Kurniawan dalam program Sarapan Pagi KBR68H.
"Walaupun mereka atau pengusaha ini tidak membakar, tapi tanggung jawab mereka kan menjaga kawasan. Tanggung jawab menjaga itu yang harus dikembangkan. Karena mereka lalai menjaga konsesi mereka. Mengapa lahan mereka terbakar? Harusnya kalau mereka mengawasi, mengontrol, api itu bisa dijaga. Kita kan tahu, bencana ini bukan kali pertama, tapi terjadi setiap tahun," kata Riko.
Direktur Eksekutif Walhi Riau, Riko Kurniawan mengatakan para petani atau pekerja di lapangan yang menjadi tersangka pembakaran lahan hanya dijadikan tumbal bagi pengusaha pemilik konsesi lahan sawit dan pengolahan kayu. Sementara tiga pengusaha itu selama ini tidak tersentuh hukum karena tinggal di Singapura.
"Ini harus diperiksa sampai ke atas-atasnya. Di manajemen perusahaan kan ada sistem komando. Walaupun di SOP mereka tidak ada instruksi dengan membakar, namun kan kenyataannya seperti itu tiap tahun. Biasanya itu melalui kontrak kerja, atau perintah lisan untuk membersihkan lahan, oleh kontraktor atau masyarakat yang dibayar," kata Riko.
Senada dengan WALHI, Kementerian Lingkungan Hidup saat ini menyelidiki dugaan keterlibatan perusahaan besar dalam kasus kebakaran lahan di Riau. Namun tidak dijelaskan perusahaan yang akan diselidiki.
Kebakaran hutan dan lahan saat ini masih terjadi di Riau, dengan titik api yang terus bertambah. (Baca: BNPB Terjunkan Ribuan Personil Atasi Kebakaran Hutan Riau)
Kondisi polusi udara di tiga wilayah di Riau saat ini, yaitu Dumai, Bengkalis dan Rokan Hilir, sudah jauh melewati ambang batas bahaya. Bahkan di Dumai, indeks polusi udara di Dumai sudah mencapai 831, padahal ambang batas bahaya polusi udara di angka 300 IPU, atau hampir tiga kali lipat dari ambang batas daya tahan tubuh manusia.
Kepolisian Riau telah menangkap total 9 orang petani yang diduga terlibat dalam pembakaran lahan dan hutan di Riau. Juru bicara Kepolisian Daerah Riau, Hermansyah mengatakan, mereka ditangkap di sejumlah tempat berbeda. Kata dia, pihaknya kini sedang menelusuri kemungkinan keterlibatan perusahaan besar dari kesaksian sembilan orang petani tersebut.
