Anggota DPRD NTB Pengganti Sulaiman Hamzah Dilantik

KBR68H, Mataram- Pengganti bekas anggota DPRD NTB dari fraksi Demokrat, Sulaiman Hamzah secara resmi dilantik. Pelantikan dilaksanakan di gedung DPRD NTB dalam rapat paripurna Senin (3/06) pagi. Pengganti Sulaiman Hamzah adalahn Ferdiansyah yang berasal dari daerah pemilihan VI yang meliputi Bima, Kota Bima dan Dompu.

Ferdiansyah usai pelantikan mengatakan, masa bhakti anggota dewan periode 2009-2014 memiliki sisa waktu sekitar 1,5 tahun. Sisa waktu yang relatif singkat ini akan digunakan semaksimal mungkin untuk membangun daerah sesuai dengan fungsi legislatif yaitu fungsi anggaran, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan.

“Saya akan bangun komunikasi lagi dengan konstituen yang sempat vakum cukup lama. Saya masuk komisi IV seperti komisi yang ditinggalkan oleh Sulaiman Hamzah.” Kata Ferdiansyah.

Ketua DPRD NTB H.L Sujirman saat memimpin rapat paripurna pelantikan berpesan agar Ferdiansyah segera menyesuaikan diri baik dengan lingkungan legislatif baik di fraksi maupun di komisi. Dengan penyesuian yang cepat akan melahirkan kerjasama yang baik antar anggota dewan.

“Khusus kepada H Sulaiman Hamzah, kami atas nama pimpinan dan segenap anggota dewan mengucapkan terima kasih atas kinerja sudara selama menjadi anggota DPRD NTB. Semoga apa yang telah diperbuat mendapat ganjaran dari Allah SWT,” harapnya.

Sulaiman Hamzah adalah anggota DPRD NTB yang terjerat masalah hukum. Ia divonis penjara selama tiga tahun dalam sidang perkara dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Bima tahun anggaran 2007, yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram, 10 Mei 2012.

Ia terakhir mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut dan menambah masa hukumannya menjadi empat tahun penjara.

Sulaiman merupakan politisi Partai Demokrat NTB yang terjerat kasus di masa lalu, saat masih menjabat Kepala Dinas Pendidikan Dasar Pemuda dan Olahraga Kota Bima, kemudian menjadi Asisten II Setkot Bima.

Dalam jabatannya di Pemkot Bima itu ia teridentifikasi terlibat penyimpangan dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2007 yang total nilai anggarannya mencapai Rp10 miliar untuk pembangunan 34 unit Sekolah Dasar (SD).

Sumber: Radio Global FM Lombok

Editor: Suryawijayanti