Bupati di NTT Larang Warga jadi TKI

KBR, Kupang - Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) di Provinsi Nusa Tenggara Timur melarang warganya bekerja di luar daerah atau luar negeri.

Bupati TTU Raymundus Fernandes mengatakan ia tidak ingin warganya menjadi korban kekerasan seperti yang dialami TKI dan TKW asal Pulau Timor lainnya.

"Kami di Timor ini, banyak orang yang tamat SMA gengsi kerja menjadi petani. Yang dia suka menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia, lebih suka menjadi buruh di perkebunan di Malaysia dibandingkan menjadi bos untuk dirinya sendiri di kebun dia sendiri. Oleh karena itu maka sekarang di TTU saya larang, tidak ada yang TKW dan TKI," kata Raymundus Fernandes di Kupang, Jumat (27/5/2016).

Bupati Timor Tengah Utara Raymundus Fernandes menambahkan, larangan itu sudah diumumkan kepada semua warga di TTU.

Raymundus mengatakan sebaiknya warganya bekerja di daerah sendiri dengan memanfaatkan lahan untuk bertani dan beternak. Menurutnya, hal itu lebih baik ketimbang menjadi TKI dan TKW di luar Negeri, tapi ketika pulang dalam keadaan cacat, atau meninggal karena kekerasan.

Raymundus Fernandes mengatakan peristiwa kekerasan yang menimpa buruh migran sudah terjadi berulang-ulang, sehingga dia tidak menginginkan warganya jadi korban.

Raymundus Fernandes mengatakan, untuk mengantisipasi warganya bekerja diluar Negeri, dia sudah meluncurkan bantuan pemberdayaan untuk masyarakat dalam mengembangkan lahan pertanian.

Bantuan yang diberikan sebesar 300 juta untuk setiap desa di Kabupaten TTU. Bantuan tersebut diberikan bagi mereka yang mengembangkan lahan pertanian mereka, khususnya pertanian holtikultura.

Menurut data dari Tim Peneliti Penanganan Tenaga Kerja Indonesia NTT, dalam kurun waktu empat tahun terakhir ada lebih dari 27 ribu warga NTT bekerja sebagai TKI di luar negeri. Data itu menempatkan NTT di urutan 11 daerah terbanyak mengirimkan TKI ke luar negeri. Banyak diantara warga NTT yang kemudian menjadi korban perdagangan orang.

Editor: Agus Luqman