KBR, Jakarta - Penelantaran petugas penggerak desa di Maluku dinilai
bukan hanya persoalan teknis. Koordinator Tim Pembela Demokrasi
Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus mengatakan, kondisi tersebut terjadi
hampir di seluruh wilayah timur meliputi NTT, NTB dan Papua. Kata dia,
penelantaran itu akan membuat masyarakat binaan tidak termotivasi
meningkatkan taraf hidupnya.
"Bagaimana
mereka bisa yakin dapat meningkatkan taraf hidup sementara petugas
pembinanya saja kondisinya memprihatinkan. Jadi saya pikir program Nawa
Cita Jokowi-JK sudah diingkari dari dalam," kata Petrus Selestinus, Senin (25/5/2015).
Selama
lima bulan terakhir, 28 peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan
di Pedesaan yang bertugas di Maluku hidup tanpa uang saku dari
pemerintah.
Hingga Sabtu pekan lalu, mereka belum mendapatkan kepastian
kapan uang sakunya akan diberikan. Pemerintah mengklaim hal tersebut
hanyalah kesalahan teknis.
Editor: Damar Fery
