Walikota Balikpapan Minta PLN Segera Tangani Krisis Listrik

KBR, Balikpapan - Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, penyelesaian jalur pidana kasus krisis listrik didaerahnya bukan solusi. Sebelumnya,  Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Balikpapan melaporkan manager PLN PLN Kalimantan Timur ke Polisi atas tudingan kebohongan publik, dimana pemadaman listrik masih terus terjadi di sana.Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, harus ada langkah konkrit dan komitmen dari PLN untuk menyelesaikan krisis listrik kedepannya. (Baca: Tiap Hari Listrik Padam, MahasiswaTuntut PLN Tanggungjawab)

"Saya kira baik saja ya begitu (laporan ke polisi) , tapi ini kan menyelesaikannya (persoalan listrik) tidak cukup dengan perkara pidana, ini persoalan bangsa. Dengan perkara pidana, juga tidak selesai persoalan yang dialami kita semua. Jadi yang kita tuntut bukanpidanya, bagaimana PLN membangun kembali keandalan mereka sebagai satu-satunya penyelenggara listrik penyedia energy listrik," kata Rizal Effendi, Minggu (4/5)

Sebelumnya, LBH UNIBA melaporkan Manager PLN Kaltim ke Polresta Balikpapan karena dianggap melakukan pembohongan publik. Yaitu, kembali  melakukan pemadaman listrik. Pelaporan tersebut sesuai Undang-undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar.

LBH UNIBA berharap, laporan itu memberikan efek jera terhadap PLN dan serius berbenah untuk mengatasi permintaan listrik yang tinggi. Karena, PLN merupakan satu-satunya penyedia listrik di Indonesia. Pemadaman listrik hingga kini masih terjadi, bahkan sehari bisa dua kali hingga tiga kali, dengan durasi hingga 8 jam. Kondisi itu memancing emosi masyarakat, berbagai elemen masyarakat Balikpapan sudah turun ke jalan melakukan aksi protes. (Baca: PLN Balikpapan Prediksi Surplus Listrik)

Editor: Nanda Hidayat