KBR, Jakarta - Rencana Pemerintah DKI Jakarta yang bakal menyita KTP warga Jakarta yang menyeberang sembarangan, dinilai tidak efektif untuk disiplinkan warga. Pengamat Perkotaan, Nirwono Yoga mengatakan, pemda seharusnya menyediakan fasilitas penyeberangan yang aman dan nyaman terlebih dahulu, sebelum memberlakukan peraturan tersebut. Saat ini, kata Nirwono lebih dari 50 persen Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) tidak layak guna.(Baca: Koalisi Pejalan Kaki Desak Pemda DKI Benahi Trotoar)
"50 perseb JPO yang berada di jalan-jalan utama di Jakarta itu tidak berfungsi dengan baik. Selain tidak ramah anak-anak, ibu hamil, lansia dan difabel JPO tersebut juga sangat membahayakan, mulai dari jalanan yang licin, masih ada beberapa yangt bolong, berkawat duri, sehingga tidak aman dan nyaman bagi orang untuk menyebrang di JPO," kata Nirwono kepada KBR, Kamis (8/5).
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menahan kartu identitas atau KTP bagi para penyeberang jalan sembarangan. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, hal tersebut dilakukan untuk membuat masyarakat DKI Jakarta disiplin. Kata dia, penahan KTP tersebut merupakan salah satu cara agar ada efek jera bagi para pelanggar hukum tersebut.
Editor: Nanda Hidayat
Sita KTP Tak Efektif Disiplinkan Warga Saat Menyebrang Jalan
KBR, Jakarta - Rencana Pemerintah DKI Jakarta yang bakal menyita KTP warga Jakarta yang menyeberang sembarangan, dinilai tidak efektif untuk disiplinkan warga.

NUSANTARA
Kamis, 08 Mei 2014 22:53 WIB


ktp, menyebrang, jalan
Kirim pesan ke kami
WhatsappRecent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Strategi Perempuan Pengemudi Ojol Mengatasi Cuaca Ekstrem (Bag.4)
Arab Saudi Bangun Taman Hiburan Bertema Minyak di Tengah Laut
Menguji Gagasan Pangan Cawapres
Mahfud MD akan Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi: Saya Sangat Hargai