Polisi Papua Petakan Daerah Rawan Jelang Pilpres

KBR, Jayapura - Kepolisian Daerah Papua mewaspadai 13 daerah rawan jelang pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli mendatang. (Baca: KPU Papua Anggarkan Rp 25 Miliar untuk Pileg dan Pilpres)

Dari 13 kabupaten itu, 11 kabupaten diantaranya berada di Provinsi Papua dan dua lainnya berada di Provinsi Papua Barat. Sejumlah kabupaten tersebut diantaranya Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Timika, Yahukimo Nabire, Sorong, Fakfak dan Manokwari.

Kapolda Papua, Tito Karnavian mengatakan, potensi konflik menjelang pilpres masih lebih rendah tingkatannya dibandingkan dengan potensi konflik saat pemilihan legislatif 9 April lalu. Menjelang pilpres kepolisian setempat juga mensinyalir masih ada aksi penembakan di beberapa tempat dan juga aksi boikot pilpres.

“Ada kelompok-kelompok yang mungkin berbeda pendapat dengan NKRI, nah itu yang mungkin akan memanfaatkan isu ini, untuk melakukan menunjukkan eksistensinya, baik dengan cara tanpa kekerasan, seperti boikot, maupun dengan cara kekerasan seperti penembakan. Ya kalau untuk penembakan, saya kira perbatasan Skow-Wutung, Puncak Jaya, Yapen, Paniai, Lanny Jaya. Saya kira itu yang paling utama,” jelasnya.

Kapolda Papua, Tito Karnavian menambahkan, pihaknya tak meminta tambahan pasukan dari Jakarta, sebab pasukan yang ada di Papua lebih dari cukup. Apalagi dalam pengamanan pilpres pasukan yang dikerahkan melibatkan TNI.

Menurut dia, potensi gangguan keamanan tidak terlalu signifikan dan berdampak pada masyarakat setempat. Sebab saat ini antusiasme dan keinginan masyarakat untuk pilpres jauh lebih tinggi dibandingkan pileg. Apalagi saat ini masyarakat Papua lebih melihat hal realistis, misalnya dengan adanya pembangunan, dibandingkan dengan janji-janji politik yang lain.

Editor: Anto Sidharta