KBR, Jakarta - LSM Lingkungan Jikalahari menuding pemerintah membiarkan ratusan orang membuka lahan di kawasan hutan lindung di Riau. Karena sikap itu, banyak hutan yang masuk kategori moratorium atau terlarang untuk kegiatan perkebunan dan aktivitas merusak lainnya, terbakar.
Koordinator Jikalahari Muslim Rasyid menilai mustahil pemerintah tidak melihat aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar hutan-hutan tersebut.
“Yang jelas ada banyak orang di kawasan-kawasan yang tidak boleh ada aktivitas perkebunan atau kehutana karena itu kawasan moratorium. Dan itu tidak mungkin pemilik otoritas pengawasan tidak tahu hal tersebut,” kata Muslim.
“Jumlahnya ratusan orang, sudah seperti kampung. Itu kan berarti ada mobilisasi orang dari luar ke kawasan.
Muslim Rasyid menilai hutan-hutan lindung cenderung menjadi target penjarahan kelompok tertentu karena pelaku tahu jika negara lemah dalam mengawasi hutan-hutannya.
Inpres Moratorium Hutan tahun 2011 itu melarang pembukaan lahan hutan alami dan gambut, kecuali untuk keperluan tertentu. LSM menilai Inpres yang mulai berlaku sejak Mei 3 tahun silam itu lemah karena tidak mengatur sanksi.
Editor: Citra Dyah Prastuti
