Mahasiswa Desak Gubernur Ganjar Realisasikan Janji Kampanye

KBR, Semarang - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Semarang Raya menuntut janji Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengenai sekolah gratis, Selasa (6/5). Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Bayu Hartono, mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang (Unnes), selaku koodinator lapangan aksi ini mengatakan, Gubernur harus melaksanakan program pendidikan secara nyata, bukan sekadar janji politik.

"Mengingatkan Bapak Ganjar untuk menepati janjinya pada waktu kampanye kemarin, bahwa dia menjanjikan diadakannya sekolah gratis 12 tahun. Memastikan dan mengoptimalkan APBD Provinsi Jawa Tengah terkait  pendidikan Jawa Tengah yaitu 20 %, bahwasanya kita tahu uang 20% ini belum tahu kemana arahnya dan belum jelas titiknya," jelas Bayu Hartono.

Dalam aksi ini Aliansi Mahasiswa Semarang Raya membacakan lima tuntutan. Yakni, Pemprov dan Pemda di 35 kabupaten kota diminta memastikan dan memaksimalkan anggaran 20 persen untuk pendidikan. Selain itu, meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidikan, menyediakan akses informasi serta kampanye pentingnya pendidikan di daerah pelosok. Pemprov Jateng juga harus memastikan pendidikan tersedia bagi semua warga, tanpa diskriminasi status maupun fisik.

Kepala Dinas Pendidikan Jateng Nur Hadi Amiyanto yang menemui mahasiswa membantah tudingan mahasiswa. Menurutnya, angka partisipasi pendidikan dasar di Jateng sudah mencapai 100 persen lebih, sedangkan SMP  98 persen, dan SMA 70 persen.

"Tahun ini Pemerintah Provinsi dalam rangka untuk komitmen memajukan pendidikan kita membuka SMK gratis, khusus melayani anak-anak orang kurang mampu. Salah satu syaratnya punya kartu KPS dan nanti akan kita cek. kita akan membuka program kampusnya di Brotojoyo, mulai tahun ini SMK unggulan dan ini program unggulannya Pak Gubernur, gratis tidak bayar. Tapi syaratnya harus melarat dulu, untuk sodara-sodara yang pengen sekolah di sana ingin tidak membayar syaratnya harus melarat dulu," ujar Nur Hadi Amiyanto.

Sementara menjawab tuntutan mahasiswa tentang 20 persen APBD di daerah, menurutnya itu urusan pemerintah kabupaten/kota. "Itu urusan Kabupaten Kota bukan kita," tegasnya.

Sementara, Bayu Hartono menuding Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jateng telah gagal menyelenggarakan pendidikan murah dan terjangkau karena salah satu syarat masuk ke SMP atau SMA negeri di Jateng harus memiliki dana hingga puluhan juta rupiah.

Menurut dia, penyelenggaraan penerimaan peserta didik (PPD) tahun 2013-2014 banyak yang melanggar petunjuk teknis PPD dan UU Sisdiknas Pasal 11 Ayat 1 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Peserta aksi yang berjumlah ratusan dan merupakan gabungan dari sejumlah mahasiswa. Mereka hanya bisa berorasi di depan gerbang pintu masuk kompleks Gedung Pemerintah Provinsi Jateng. Selain ditutup rapat, sejumlah petugas kepolisian setempat bersama Satpol PP juga menjaga ketat aksi demo. Meski demikian, aksi tetap berlangsung tertib.

Angka partisipasi minimum untuk SD masih bertahan di 98,30 persen. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar SMP baru 78,9 persen dan SMA 67 persen. Mahasiswa menganggap hal ini sebagai potret buruk pendidikan di Jawa Tengah.

"Bahkan angka pendidikan yang ditamatkan oleh angkatan usia kerja didominasi lulusan SD", tutupnya.

Aksi ini diikuti ratusan mahasiswa yang terdiri atas mahasiswa Universitas Negeri Semarang dan Universitas PGRI Semarang. Pada demo yang dimulai pukul 15.00 WIB itu, mereka juga menggelar happening art.

Editor: Anto Sidharta