Lewat Gubernur, Korban Lapindo Berkirim Surat Ke Presiden

KBR, Jakarta - Gubernur Jawa Timur Soekarwo telah melayangkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait penyelesaian ganti rugi kepada korban luapan lumpur Lapindo di Desa Reno Kenongo, Sidoarjo. Juru Bicara Pemprov Jawa Timur, Anom Surahno mengatakan, surat tersebut dikirim sejak kemarin.

Anom menyebut isi surat tersebut dibuat oleh warga korban lumpur Lapindo yang meminta kepada pemerintah pusat mendesak PT Minarak Lapindo segera menyelesaikan ganti rugi. Hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut pemerintah diminta turun tangan dan menjamin pembayaran ganti rugi korban di wilayah peta terdampak.

"Yang menarik dalam pembuatan surat itu, para pihak yaitu korban diberi kesempatan untuk merumuskan sendiri permohonannya. Kemudian oleh Pak Gubernur hanya diperbaiki struktur tuntutannya.Jadi salah satunya itu yang di luar peta terdampak itu sudah mendapatkan ganti ruginya, sementara yang ada di peta terdampak malah belum tuntas," kata Anom saat dihubungi KBR.

Juru Bicara Pemprov Jawa Timur Anom Surahno berharap surat tersebut segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.

Pekan ini tepat delapan tahun PT Minarak Lapindo belum juga melunasi pembayaran ganti rugi kepada korban luapan lumpur Lapindo. Saat ini masih ada Rp789 miliar lagi uang ganti rugi yang belum dibayarkan kepada korban lumpur Lapindo.

Sementara, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah melayangkan surat kepada PT Minarak Lapindo.(Baca: Ultimatum Pemerintah untuk PT Minarak Lapindo Jaya). Namun hingga saat ini ganti rugi tersebut belum juga dibayarkan lantaran PT Minarak Lapindo beralasan tidak memiliki uang.

Editor: Sutami