Bagikan:

Ganjar: Ada Aset Pemprov yang Dimiliki Orang Lain

Masalah aset daerah kini menjadi sorotan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Soal ini diungkapkan Ganjar usai menerima Laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemprov Jateng.

NUSANTARA

Kamis, 29 Mei 2014 12:11 WIB

Author

Nurul Iman

Ganjar: Ada Aset Pemprov yang Dimiliki Orang Lain

Ganjar, Aset Pemprov

KBR, Semarang – Masalah aset daerah kini menjadi sorotan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Soal ini diungkapkan Ganjar usai menerima Laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemprov Jateng.

Menurut Ganjar, ia akan memastikan aset-aset daerah yang dimiliki Pemprov Jawa Tengah. Sebab, kata dia, ada aset Pemprov yang tak jelas.

"Kami menemukan beberapa aset milik Pemprov Jateng tapi orang lain yang memiliki, hal-hal seperti inilah yang kami jelaskan ke BPK," ujar Ganjar.

Gubernur mengakui, berbagai permasalahan mengenai aset muncul sejak penerapan otonomi daerah dan itu menjadi catatan BPK sejak dulu.

"Kita menjelaskan kepada BPK dari hasil temuan-temuannya, kita klarifikasi satu persatu Alhamdulillah kita mendapatkan WTP (opini wajar tanpa pengecualian, red.) kembali. Tapi ada beberapa catatan yang memang kita sudah menduga dari awal, tentu yang menjadi perhatian kita adalah aset. Asetnya banyak, dan itu semenjak kita menerima otonomi daerah aset ini problem," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Menurut Ganjar, Pemprov Jateng kini tengah mendata beberapa dinas yang mengelola aset tersebut.

Sebelumnya, kemarin (28/5), Auditor Utama V BPK RI Bambang Pamungkas menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2013 kepada Pelaksana Tugas Ketua DPRD Rukma Setyabudi dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam rapat paripurna istimewa DPRD Jateng.

BPK menilai laporan keuangan dengan opini WTP dan dengan paragraf penjelasan. Menurut Bambang Pamungkas, soal aset ditekankan BPK dalam laporannya.

“Aset tanah, jalan, dan tanah irigasi yang bukti kepemilikannya atas nama pemerintah pusat masih perlu divalidasi untuk menyakini keberadaan serta hak penguasaannya. Pemprov Jateng juga belum menetapkan kebijakan akutansi penyusutan atas peralatan dan mesin selain alat angkutan, jalan, irigasi, dan jaringan serta aset lain-lain," katanya.

Kata Bambang, terkait dengan penilaian tersebut, Pemprov Jateng diminta agar mempersiapkan diri untuk menyampaikan laporan keuangan berbasis actual. Laporan ini tidak saja menyajikan aspek informasi keuangan yang lebih komprehensif, tapi lebih kompleks.

“Sehingga membutuhkan kompetensi serta konsentrasi yang lebih tinggi dalam pengerjaannya. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan," pungkasnya.

Editor: Anto Sidharta

Baca juga:

FITRA: Pemda Lemah Kelola Data Aset Daerah

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 7

Strategi Perempuan Pengemudi Ojol Mengatasi Cuaca Ekstrem (Bag.4)

Arab Saudi Bangun Taman Hiburan Bertema Minyak di Tengah Laut

Menguji Gagasan Pangan Cawapres

Mahfud MD akan Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi: Saya Sangat Hargai

Most Popular / Trending