KBR, Semarang – Masalah aset daerah kini menjadi sorotan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Soal ini diungkapkan Ganjar usai menerima Laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemprov Jateng.
Menurut Ganjar, ia akan memastikan aset-aset daerah yang dimiliki Pemprov Jawa Tengah. Sebab, kata dia, ada aset Pemprov yang tak jelas.
"Kami menemukan beberapa aset milik Pemprov Jateng tapi orang lain yang memiliki, hal-hal seperti inilah yang kami jelaskan ke BPK," ujar Ganjar.
Gubernur mengakui, berbagai permasalahan mengenai aset muncul sejak penerapan otonomi daerah dan itu menjadi catatan BPK sejak dulu.
"Kita menjelaskan kepada BPK dari hasil temuan-temuannya, kita klarifikasi satu persatu Alhamdulillah kita mendapatkan WTP (opini wajar tanpa pengecualian, red.) kembali. Tapi ada beberapa catatan yang memang kita sudah menduga dari awal, tentu yang menjadi perhatian kita adalah aset. Asetnya banyak, dan itu semenjak kita menerima otonomi daerah aset ini problem," kata politisi PDI Perjuangan itu.
Menurut Ganjar, Pemprov Jateng kini tengah mendata beberapa dinas yang mengelola aset tersebut.
Sebelumnya, kemarin (28/5), Auditor Utama V BPK RI Bambang Pamungkas menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2013 kepada Pelaksana Tugas Ketua DPRD Rukma Setyabudi dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam rapat paripurna istimewa DPRD Jateng.
BPK menilai laporan keuangan dengan opini WTP dan dengan paragraf penjelasan. Menurut Bambang Pamungkas, soal aset ditekankan BPK dalam laporannya.
“Aset tanah, jalan, dan tanah irigasi yang bukti kepemilikannya atas nama pemerintah pusat masih perlu divalidasi untuk menyakini keberadaan serta hak penguasaannya. Pemprov Jateng juga belum menetapkan kebijakan akutansi penyusutan atas peralatan dan mesin selain alat angkutan, jalan, irigasi, dan jaringan serta aset lain-lain," katanya.
Kata Bambang, terkait dengan penilaian tersebut, Pemprov Jateng diminta agar mempersiapkan diri untuk menyampaikan laporan keuangan berbasis actual. Laporan ini tidak saja menyajikan aspek informasi keuangan yang lebih komprehensif, tapi lebih kompleks.
“Sehingga membutuhkan kompetensi serta konsentrasi yang lebih tinggi dalam pengerjaannya. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan," pungkasnya.
Editor: Anto Sidharta
Baca juga:
FITRA: Pemda Lemah Kelola Data Aset Daerah
Ganjar: Ada Aset Pemprov yang Dimiliki Orang Lain
Masalah aset daerah kini menjadi sorotan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Soal ini diungkapkan Ganjar usai menerima Laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemprov Jateng.

NUSANTARA
Kamis, 29 Mei 2014 12:11 WIB


Ganjar, Aset Pemprov
Kirim pesan ke kami
WhatsappRecent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Strategi Perempuan Pengemudi Ojol Mengatasi Cuaca Ekstrem (Bag.4)
Arab Saudi Bangun Taman Hiburan Bertema Minyak di Tengah Laut
Menguji Gagasan Pangan Cawapres
Mahfud MD akan Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi: Saya Sangat Hargai