Aktivis: Proses Politik Dongkrak Jumlah Perizinan Tambang

KBR68H, Balikpapan - Maraknya izin tambang batubara di Kalimantan Timur (Kaltim) ternyata dipengaruhi oleh proses politik. (Baca: KPK Diminta Usut Skandal Izin Tambang di Daerah)

Direktur Eksekutif Sentra Program Pemberdayaan dan Kemitraan Lingkungan (STABIL) Kaltim, Jufriansyah mengatakan, ketika mendekati pemilihan kepala daerah (pilkada) rata-rata bupati ataupun wali kota petahana atau incumbent justru banyak mengeluarkan izin tambang.

Kata dia, bahkan meningkat jumlah meningkat hingga puluhan. Begitu pun ketika pilkada berakhir, izin tambang maupun proses perpanjangan izin juga cukup banyak. Menurutnya, dari data LSM dan aktifis di Kaltim, Achmad Amins saat masih menjabat Wali Kota Samarinda, dan hendak maju pilkada Gubernur Kaltim banyak mengeluarkan izin tambang hingga puluhan. 

Begitupun kata Jufriansyah, Bupati Kutai Barat (Kubar) Ismael Thomas saat maju kembali dalam pilkada bupati Kubar, juga melakukan hal yang sama.

"Jadi Achmad Amins ketika maju untuk menjadi gubernur izin yang dikeluarkan, itu sudah terbaca dari data yang dikeluarklan kawan-kawan Jatam Kaltim, awalnya itu sedikit, misalnya sekitar 50, tetapi ketika dia mau maju jadi gubernur, ketika pada waktu itu musuhnya berhadapan pak Awang Farouk, Hadi Mulyadi, itu meningkat sangat dratis mengeluarkan izin, nah kemudian, setelah itu, setelah dia kalah,  dia masih mengeluarkan lagi izin-izinnya," kata Jufriansyah, Jumat (2/5).

Direktur Eksekutif Sentra Program Pemberdayaan dan Kemitraan Lingkungan (STABIL), Jufriansyah mengungkapkan, data yang diperolehnya menyebutkan, untuk izin tambang baru, perusahaan  menggelontokan hingga Rp 5 miliar. Sedangkan perpanjangan izin mencapai Rp 450 juta lebih.

Editor: Anto Sidharta