Administrasi Tak Lengkap, Proyek Infrastruktur di Aceh Terancam Gagal

KBR68H, Lhokseumawe – Puluhan proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Aceh Utara, terancam gagal terlaksana. Ini karena kurang lengkapnya syarat administrasi sehingga harus dikembalikan ke Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) setempat. (Baca: Wapres: Indonesia Bermasalah Dengan Infrastruktur)

Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Aceh Utara, Kusyairi mengaku, pihaknya telah mendesak SKPK terkait untuk melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai aturan berlaku, seperti usulan proyek Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan lainnya.

”Kalau tidak salah Dinas Pendidikan ada 25 paket, kemudian Dinas Kesehatan ada sebagiannya yang dilakukan perbaikan dan ada beberapa dinas lain yang Saya kurang ingat semuanya. Ada kesalahan administrasi dan kekurangan administrasi. Sejak akhir bulan Maret sudah Kami terima Rencana Proyek Pelelangan (RPP), ” jelas Kusyairi, Kamis (1/5).

Kepala ULP Aceh Utara, Kusyairi menambahkan, secara keseluruhan proyek infrastruktur di Aceh Utara berjumlah 230 paket dengan total anggaran mencapai Rp177 miliar. Dari jumlah itu, 60 persen di antaranya bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) dan  Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), sedangkan sisanya melalui Anggara Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK).

Editor: Anto Sidharta