WALHI: Moratorium Hutan dan Lahan Gambut di Kalteng Gagal

KBR68H, Jakarta - LSM Walhi Kalimantan Tengah menilai pelaksanaan moratorium hutan dan lahan gambut di Kalimantan Tengah gagal. Direktur Ekskutif Walhi Kalteng Ari Rompas mengatakan, pihaknya menemukan sepuluh perusahaan perkebunan sawit masih beraktivitas di kawasan moratorium berdasarkan Peta indikatif Penundaan Ijin Baru (PIPIB).

Sepuluh perusahaan itu diantaranya PT. Suryamas Cipta Perkasa, PT. Rezeki Alam Sejahtera, PT. Sakti Mait Jaya Langit, PT. Arjuna Sawit Utama, dan PT. Buana Artha Sejahtera. Sedangkan, kata Ari, Inpres nomer 10 tahun 2011 tentang Penundaan Penerbitan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut tidak mendukung penegakan hukum terhadap pelanggar.

"Kami mengambil sampel di lima Kabupaten di sepuluh perusahaan yang beraktivitas di kawasan wilayah moratorium. Kami melihat bahwa penebangan dan konversi hutan terhadap lahan gambut dan hutan alam ini masih terus terjadi. Artinya Inpres ini tidak memberikan perlindungan terhadap upaya konversi hutan. Karena dia hanya menghentikan izin, tapi tidak melihat izin-izin yang sudah dikeluarkan sebelumnya, yang justru banyak juga di kawasan moratorium. Itu menjadi problem utama," tegas Ari kepada KBR68H.

Direktur Ekskutif Walhi Kalteng Ari Rompas menambahkan, pihaknya sudah menyampaikan temuan itu kepada Satgas REDD Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Temuan itu terangkum dalam laporan kebijakan kehutanan dan praktek moratorium di Kalimantan tengah Tengah yang diperoleh dengan pengambilan titik koordinat dan wawancara dengan masyarakat.

Editor: Doddy Rosadi