Wagub Mundur, DPRD NTB Bakal Minta Fatwa MA

KBR68H, Mataram - DPRD NTB belum menyetujui  permohonan izin pengunduran diri wakil gubernur (wagub) NTB Badrul Munir.

Pemimpin Komisi Pemerintahan DPRD NTB Ruslan Turmudzi mengatakan, DPRD berencana meminta fatwa hukum dari Mahkamah Agung (MA) agar keputusan yang diambil tidak melanggar UU 32 tahun 2004, tentang pemerintah daerah terutama soal pengunduran diri kepala daerah.

“Apakah wakil gubernur atau gubernur itu meminta izin kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri ataukah ke DPRD. Oleh karena ini multi tafsir maka harus ada yurisprudensi dari Mahkamah Agung,” jelas Ruslan Turmudzi.

Pimpinan Komisi Pemerintahan DPRD NTB Ruslan Turmudzi menambahkan, DPRD sesungguhnya tidak bisa melakukan paripurna terhadap pengunduran diri wagub. Pasalnya surat pengunduran diri wagub dikirim ke Menteri Dalam Negeri, sementara DPRD hanya menerima tembusan.

Pekan lalu, rapat paripurna DPRD NTB dengan agenda meminta persetujuan pengunduran diri wagub NTB diskors sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

Editor: Anto Sidharta