KBR68H, Jakarta - Konsorsium Masyarakat Miskin Kota (UPC) menilai upaya DPRD DKI mengajukan hak interpelasi kepada gubernur Joko Widodo, sarat muatan politis.
DPRD mengklaim wacana hak interpelasi diajukan terkait masalah Kartu Jakarta Sehat KJS. Juru Bicara UPC Edi Saidi mengatakan, permasalahan KJS sudah selesai karena belasan rumah sakit itu kembali mengikuti program kesehatan tersebut.
"Kalau dilihat dari substansinya terlalu kecil. Masalahnya terlalu sepele untuk sampai dilakukan interpelasi atau bahkan sampai impeachment (penjatuhan kekuasaan-red). Jadi isu ini gak terlalu kuat untuk dijadikan alasan untuk interpelasi. Kan dari 16 rumah sakit yang mundur itu kan sudah kembali lagi ke program KJS. Tinggal dua rumah sakit aja. Itu pun sepertinya akan kembali lagi ikut. Menurut saya permasalahannya sudah selesai," ujar Edi Saidi saat dihubungi KBR68H.
Juru Bicara UPC Edi Saidi menambahkan, justru program KJS sudah mengalami kemajuan ketimbang awal kali pertama muncul. Menurut dia permasalahan mundurnya belasan rumah sakit itu karena belum bisa menyesuaikan diri dari terhadap sistem KJS. Sebelumnya DPRD DKI Jakarta menggalang hak interpelasi atau hak bertanya kepada pemprov DKI Jakarta terkait kekacauan sistem program KJS. Fraksi Hanura, Demokrat dan PPP hampir dipastikan mengajukan hak bertanya itu.
