Selama Pemilukada, Komisi Penyiaran NTB Keluarkan 34 Teguran

KBR68H, Mataram- Selama proses pemilukada Nusa Tenggara Barat, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dan pemilihan Walikota dan Wakil walikota Bima, KPID NTB telah melayangkan 34 suran teguran kepada media elektronik. KPID melayangkan surat teguran karena media melanggar aturan terkait penyiaran.

Ketua KPID NTB Badrun AM mengatakan, pelanggaran yang cukup dominan selama pemilukada antara lain soal durasi iklan kampanye. Banyak lembaga penyiaran yang menayangkan atau menyiarkan iklan spot melebihi kuota yang telah ditentukan.

Selain itu media juga banyak melanggar aturan tentang blocking time atau blocking segment. Artinya banyak media yang menjual program atau rubrik yang disiarkannya kepada salah satu calon kepala daerah. Blocking time atau blocking segment dilarang karena berpotensi menggiring opini publik terhadap calon tertentu.

Badrun juga menegur lembaga penyiaran yang menampilkan dialog calon kepala daerah yang disiarkan secara langsung, namun tidak mengundang calon yang lainnya. Dalam Peraturan KPID NTB, lembaga penyiaran yang membuat sebuah dialog kepala daerah diharuskan mengundang partner dialognya untuk menghindari lahirnya opini publik yang berat sebelah.

Ia menambahkan, sejumlah stasiun televisi dan radio lokal juga masih menyiarkan iklan kampanye yang dibungkus dengan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) pada masa tenang.

”Jika pilkada diundurkan satu bulan misalnya, banyak program radio yang terancam diberhentikan karena banyak surat teguran yang kami layangkan,”ujarnya.

Sumber: Radio Global FM Lombok

Editor: Suryawijayanti