Relokasi Warga Pluit, Jokowi Libatkan Komnas HAM

KBR68H, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menggandeng Komnas HAM dalam proses memindahkan warga waduk Pluit ke tempat lain.

Hal itu diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo usai memenuhi panggilan Komnas HAM terkait penggusuran warga dari waduk tersebut. Kata dia, pemprov dan Komnas HAM akan bertukar data dan informasi untuk menentukan cara terbaik saat memindahkan warga nanti.

"Kami ingin memberikan solusi kepada warga sekitar Waduk Pluit. Kita akan bekerjasama dengan Komnas HAM dan Pemprov. Kita sama-sama melengkapi data. Bersama-sama juga nantinya di lapangan. Kita ingin agar penataan di waduk pluit itu tidak terjadi masalah di lapangan," kata Gubenur DKI Jowo Widodo.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga mengadukan kepada Komnas HAM soal banyaknya kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan tertentu dalam rencana relokasi itu.

Pemprov DKI berupaya membongkar rumah liar yang berdiri di bantaran waduk Pluit. Itu karena pemukiman warga telah mengurangi luas waduk yang seharusnya 80 hektar, kini hanya tinggal 60 hektar. Selain itu, kedalaman waduk semakin dangkal karena hanya tersisa tiga meter dari kedalaman normal lima meter.

Sementara Komnas HAM setuju dengan rencana Pemerintah Provinsi Jakarta memindahkan warga Waduk Pluit ke tempat lain sepanjang terbukti tanah yang mereka tinggali milik pemerintah.

Namun, Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila berjanji akan menelusuri terlebih dahulu laporan warga yang mengaku digusur Pemprov.

"Soal pendudukan tanah negara, tentu pendudukan tanah negara ini juga tidak dibenarkan. Jadi tidak serta-merta Komnas HAM memberi dukungan kepada semua warga yang menduduki tanah negara diperbolehkan. Ya engga begitu," ujar Siti Noor Laila di kantornya.

Ketua Komnas HAM Siti Noor Lailai menambahkan, Komnas HAM akan mengawal proses pemindahan seluruh warga di Waduk Pluit untuk memastikan tak ada yang merugi karena kebijakan tersebut.

Editor: Antonius Eko