Perbudakan di Tangerang Karena Kurang Tenaga Pengawas

KBR68H, Jakarta – Pemerintah kabupaten Tangerang mengaku kewalahan menangani 5 ribu lebih (5.346) kegiatan usaha yang ada di wilayahnya.

Bupati Tangerang, Zaki Ismet Abdullah mengatakan, terbatasnya jumlah tenaga pengawas dari Dinas Tenaga Kerja menjadi celah menjamurnya kegiatan usaha di kabupaten Tangerang. Dia meminta, pemerintah pusat memenuhi permintaannya untuk menambah tenaga pengawas, menyusul terungkapnya perbudakan di sebuah pabrik kuali.

“Semenjak akhir 2011 kami sudah berkirim surat ke menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam rangka penambahan tenaga pengawas. Idealnya minimal kmi memiliki 50 orang pengawas industry. Jadi dari 29 Kecamatan,dan 284 Desa dan kelurahan di Kabupaten Tangerang, populasinya 3 juta lebih bapak Ibu, Kami memiliki industry 5000 lebih tercatat. Dan Kami hanya memiliki 15 orang pengawas ketenagakerjaan untuk industry,”ujar Zaki Ismet dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi Tenaga Kerja DPR, Selasa (14/5).

Bupati Tangerang, Zaki meminta Komisi Tenaga Kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menambah insentif untuk tenaga pengawas tersebut. Saat ini, kata Zaki, pihaknya sedang mendata ulang keberadaan unit usaha di kabupaten Tangerang.



Editor: Nanda Hidayat