Pengamat: Atasi Pariwisata Massal, Pemprov Perlu Libatkan Masyarakat

KBR68H, Jakarta - Dinas Pariwisata Bali diminta melibatkan masyarakat untuk menanggulangi pariwisata massal.

Pengamat Pariwisata I Gde Nurjaya mengatakan, kemunculan pariwisata massal disebabkan sosialisasi wisata hanya berpusat di satu wilayah wisata Bali, seperti di Pantai Kuta. Sehingga, wilayah lainnya tidak terkunjungi wisatawan. Kata dia, dengan melibatkan masyarakat untuk sosialisasi, wisatawan akan mengetahui lokasi-lokasi wisata lainnya di Bali. Sehingga, kata dia, wisatawan akan menghindari paket pariwisata massal.

"Nah, sekarang di Bali, mulailah diatur dengan peraturan-peraturan yang mengatur di mana perlu dikembangkan fasilitas wisata. Di mana pengembangan pariwisata budayanya. Maka sekarang dikembangkan pariwisata pedesaan. Nah, itu bisa menjadi langkah antisipasi, sehingga nanti, masyarakat pedesaan membantu "menyeleksi", agar tidak terlalu banyak fasilitas-fasilitas properti yang dibangun untuk pariwisata di Bali," kata Gde Nurjaya kepada KBR68H.

Pengamat Pariwisata, I Gde Nurjaya juga meminta Pemerintah Provinsi Bali merangkul pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur pariwisata massal. Menurut Nurjaya, koordinasi antarpemerintahan di Bali sangat diperlukan untuk memetakan potensi pariwisata di tingkat kabupaten/kota.

Sebelumnya, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali meminta pemerintah provinsi menghentikan pengembangan pariwisata massal. Konsep pariwisata massal itu selama ini terpaku pada peningkatan jumlah wisatawan sehingga mengabaikan kualitas destinasi wisata.