Pemprov Papua Akan Panggil Manajemen PT Freeport

KBR68H, Jayapura- Pemprov Papua akan memanggil manajemen PT Freeport Indonesia untuk evaluasi menyeluruh tentang penambangan emas pada perusahaan milik Amerika tersebut.

Gubernur Papua, Lukas Enembe menuturkan pemanggilan Freeport kali ini tidak hanya tentang insiden Big Gossan, tapi juga tentang kompensasi terhadap kabupaten-kabupaten yang berada di areal tambang itu.
 
“Dari dulu kan, begini-begini terus, jadi itu akan kita hitung juga wilayah penambangan berapa ribu hektar dia kerja, kan bukan dalam bentuk duit saja tapi juga kan kompensasi dari hak ulayat, hak adat, tanah, berapa tahun dia kerja, luasnya berapa, kita bisa hitung semua dengan orang-orang ahli hukum yang bidang itu, kita bisa hitung ya kita bisa bicara. (1% pak yang 7 suku sudah terima?) 1% itu kan sampai hari ini kita tidak tau dia ambil dari mana,’ jelasnya di Jayapura, Rabu (22/5) 
 
Pemprov Papua mengklaim telah melakukan koordinasi dengan Menteri Perekonomian dan Menteri ESDM guna mengatur kewenangan lebih tinggi dalam penanganan terhadap perusahaan tambang emas yang berada di Kabupaten Mim ika itu. Selama ini, Pemprov Papua menuding Freeport tak pernah mengakui keberadaan pemda setempat, melainkan koordinasi selalu dilakukan lewat pemerintah pusat.

Tim penyelamat musibah longsor di areal tambang bawah tanah Big Gossan milik PT Freeport Indonesia berhasil mengevakuasi dan mengidentifikasi pekerja terakhir yang terkubur dalam reruntuhan dini hari tadi. Dengan selesainya proses evakuasi itu, total korban meninggal sebanyak 28 orang, sedangkan selamat 10 orang. Sebanyak 10 orang yang selamat itu dilaporkan dalam kondisi stabil. Ada 38 pekerja yang berada dalam ruang kelas di  fasilitas pelatihan tambang bawah tanah Big Gossan, saat runtuhnya sebagian terowongan pada pukul 07:30 pagi waktu setempat pada 14 Mei 2013. (Katharina Lita)