Pemprov Kalteng akan Tata Ulang Izin Kelola Hutan

KBR68H, Jakarta - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bakal segera menata ulang pemberian izin pengelolaan kawasan hutan dan lahan gambut pasca perpanjangan moratorium.

Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Sipet Hermanto mengatakan, hingga saat ini pihaknya mencatat ada 60 izin konsesi pemanfaatan kayu pada hutan alam. Sedangkan 13 izin konsesi masih membutuhkan pembinaan dan dukungan teknis pemerintah mengarah pada Pengelolaan Hutan Produksi Lestari PHPL.

Hermanto mengklaim, pihaknya juga bakal segera memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pelaku usaha di wilayah itu.

"Yang pasti langkah ke depan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melanjutkan program penataan perizinan, termasuk juga melanjutkan program percepatan pengukuhan kawasan itu. karena dua ini yang menurut kita kata kunci untuk kita lakukan bersama. Sehingga kegiatan kegiatan pembangunan di Kalimantan Tengah baik di Kabupaten/Kota maupun Provinsi, termasuk juga kegiatan kegiatan yang namanya fungsi fungsi perizinan bagi kegiatan investasi itu akan menjadi lebih jelas. Dan akan menjadi adanya kepastian hukum bagi kegiatan dunia usaha," kata Sipet yang dihubungi KBR68H, Kamis (16/5).

Kepala Dinas Kehutanan Pemprov Kalteng Sipet Hermanto menambahkan, pihaknya juga mendesak pemerintah pusat terkait rencana percepatan pemantapan kawasan hutan di daerahnya. Langkah ini dilakukan untuk menghasilkan satuan Sistem Manajemen Informasi. Ini dibutuhkan untuk menghindari tumpang tindih perizinan pengelolaan hutan dan lahan gambut di provinsi tersebut.

Editor: Anto Sidharta