Pemkab Pidie Tak Mampu Tertibkan Ratusan Tambang Emas Ilegal

KBR68H, Aceh- Pemerintah Kabupaten Pidie belum mampu menertibkan ratusan tambang emas tak berizin yang beroperasi di kawasan pegunungan Kecamatan Geumpang. Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Kabid ESDM) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindag Kop) Pidie, T. Irwansyah, mengatakan,lokasi tambang yang tersebar di kawasan pegunungan menyulitkan penertiban. Apalagiloaksinya belasan kilometer dari perkampungan penduduk.
 
"Para pemilik tambang telah kita minta untuk menghentikan kegiatannya sebelum mengantongi Izin Penambangan Rakyat (IPR) dari Pemerintah. Namun hal itu tidak dihiraukan pemilik tambang, mereka tetap mengoperasikn usahanya",sebut T Irwansyah.

 
Ridwan (45) salah satu pemilik tambang emas di Geumpang, menyebutkan, sekarang saja sudah ratusan unit tambang rakyat yang beroperasi Geumpang. Tidak satupun yang mengantongi izin, kecuali 14 perusahaan eksplorasi yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi.

"Sebenarnya kami siap mengurus izin usahan pertambangan rakyat, tapi sejauh ini belum ada Qanun (Peraturan Daerah) sebagai landasan hukumnya, sehingga kami tidak mungkin mengurus izin tanpa ada landasannya,"tutur Ridwan.

Sementara itu, Dewan Perwakikan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, menyatakan belum membuat rancangan Qanun Pertambangan, meski Qanun Retribusi telah dirampungkan beberapa waktu lalu." DPRK Pidie belum merampungkan draf rancangan Qanun Pertambangan, kemungkinan tahun depan akan terselesaikan, sebab mekanisme pembuatan draf Qanun harus melalui aturan yang berlaku, seperti studi akademik dan perlu dlakukan uji publik, inikan perlu waktu,"ujar Ketua Komisi B Bidang Pertambangan , M. Jail.

Sumber: Radio Mutiara FM

Editor: Suryawijayanti