Pemerintah Desa di Ambon Minta Hak Kelola PBB

Pemerintah Desa/Negeri Hatiwe Besar, Johanis Helaha meminta Walikota Ambon memberikan kewenangan kepada Pemerintah Negeri untuk mengelola penagihan retribusi pasar dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Menurut Helaha, Walikota harus menyerahkan kewenganan itu sepenuhnya karena sesuai dengan Permendagri nomor 30 tahun 2006, dimana pengelolaan retribusi pasar dan PBB harus ditangani oleh Pemerintah Negeri.

Dengan demikian ke depan peraturan negeri yang akan dibuat mengacu pada Permendagri yang pengelolaannya  diatur oleh Pemerintah Negeri.

Johanis Helaha menambahkan setelah kewenangan pengelolaan retribusi pasar dan PBB diserahkan dari Walkikota ke Pemerintah Negeri, Walikota tidak serta merta melepaskan kendali, namun perlu melakukan fungsi kontrol terhadap tugas yang akan dijalankan oleh Pemerintah Negeri.

Menurut Helaha, kewenangan ini merupakan peraturan yang harus dijalani oleh Pemerintah Negeri untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas  Negeri ke depan.

Sumber: radio DMS