KBR68H, Pontianak- Salah satu bunyi rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Kota Pontianak adalah meminta pelayanan publik dilakukan lebih maksimal lagi, mengingat masih ada keluhan tentang pelayanan umum.
“Kita maunya rekomendasi ini menjawab sejumlah persoalan yang harus diperhatikan pemerintah, salah satunya mengenai masalah pelayanan publik pemerintah yang masih belum prima, meskipun sudah baik tapi perlu ditingkatkan lagi,” kata Ketua Pansus LKPj DPRD Kota Pontianak Uray Henni Novita.
Menurutnya, selama ini pelayanan prima masih belum terlihat, masih banyak pelayanan yang dikeluhkan warga.
“Ini menjadi catatan bagi pemerintah agar membanahi pelayanan publik, terutama bagaimana menempatkan aparatur sesuai bidang dan kemampuannya, dan tidak memaksakan aparatur yang tidak sesuai bidangnya,” katanya.
Menurut Herry, saat ini persoalan pemerintah sangat kompleks, sehingga penyelesaiannya pun harus kompleks juga. ”Makanya kita butuh solusi ekstra untuk menangani itu,” ucapnya.
Hal sama juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Herri Mustamin. Tidak hanya sebatas masalah pelayann publik, masalah kompleks kata Herry juga terlihat dari penanganan drainase yang amburadul dan kacau.
“Masalah pembangunan drainase juga menjadi sorotan dari Pansus LKPj tersebut. Kita minta serius pemerintah menata drainase, terutama drainase alam, parit kita makin habis, bahkan mungkin perencanaan amburadul. Ini yang menjadi perhatian kita,” paparnya.
Ia menuturkan, masalah drainase sangat penting, karena ini untuk Kota Pontianak yang lebih baik.
“Makanya dalam laporan kita di LKPj itu, kita minta samahalnya dengan pelayanan juga draianse menjadi sorotan penting pemerintah. Drainase penting bagi kita, jika ada banjir, drainanse ini yang tentunya akan mengurangi dampak tersebut. Kita harap LKPj kita bisa menjadi acuan pemkot lebih baik,” katanya lagi.
Sumber: Radio Volare FM
Pansus DPRD Pontianak: Pelayanan Publik Kurang Maksimal
Salah satu bunyi rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Kota Pontianak adalah meminta pelayanan publik dilakukan lebih maksimal lagi, mengingat masih ada keluhan tentang pelayanan umum.

NUSANTARA
Sabtu, 04 Mei 2013 13:21 WIB


pelayanan publik, pontianak
Kirim pesan ke kami
WhatsappRecent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Strategi Perempuan Pengemudi Ojol Mengatasi Cuaca Ekstrem (Bag.4)
Arab Saudi Bangun Taman Hiburan Bertema Minyak di Tengah Laut
Menguji Gagasan Pangan Cawapres
Mahfud MD akan Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi: Saya Sangat Hargai