Masyarakat Sipil Papua Serukan Penyelamatan Hutan

KBR68H,Jayapura- Sejumlah tokoh adat, masyarakat dan beberapa pemangku kebijakan di Papua mengeluarkan rekomendasi bagi penyelamatan hutan di Papua serta pengelolaan hutan Papua yang berkelanjutan.

Ketua LSM Jerat Papua, Sefter Manufandu mengatakan pertemuan yang berlangsung selama dua jam diatas Kapal Greenpeace Rainbow Warrior, di Jayapura itu diantaranya menyelamatkan hutan desa yang berguna untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat adat atau kampung dalam pengelolaan hutan berkelanjutan dengan berbasis masyarakat.

Pemprov Papua dengan UU otsusnya diharapkan mampu menekan laju deforestasi dan degrasi. Pertemuan tersebut mengklaim pemprov setempat dapat menjadikan UU otsus sebagai alat politik dalam pengelolaan SDA hutan dan laut.

Dalam pertemuan itu, Pemprov Papua dan DPR setempat diharapkan secepat mungkin melakukan penetapan PERDA RTRW-Papua, dan memastikan dokumen tersebut benar-benar menjamin perlindungan dan kelestarian hutan Papua, untuk membangun kesejahteraan dan keselamatan masyarakat, sebab masyarakat setempat sangat tergantung hidupnya pada keberadaan hutan.

“Ada peluang untuk masyarakat terlibat dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan tapi juga laut itu. Konsep tentang hutan desa atau hutan kampung atau hutan kemasyarakatan. Ini ada peluang dimana rakyat bisa terlibat dalam pengelolaan hutan maupun pengelolaan laut. Mereka menyarankan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan sertifikat atau penghargaan kepada kepala-kepala daerah yang punya konsep lingkungannya bagus, jadi semacam reward begitu,” kata Sefter.   

Pertemuan yang dihadiri oleh aktivis lingkungan Greenpeace, Badan Pengembangan Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup Papua, perwakilan Walikota Jayapura, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai Memberamo, Universitas Cendrawasih, Perkumpulan Jerat Papua, JPIC Sinode GKI, Jaringan Kerja Rakyat, Relawan TIK Papua, kepala suku atau ondoafi setempat, LSM Yadupa, Koordinator Penyuluh Keerom, dan Foker LSM juga mendorong implementasi Perdasus tentang pengelolaan hutan berkelanjutan, pendekatan pembangunan yang rendah karbon dan green ekonomi, mendukung komitmen Presiden untuk menurunkan emisi sebesar 26%, perpanjangan moratorium hutan Indonesia dengan cara memperbaiki tata kelola hutan di Papua.