KBR68H, Medan - Aliansi Lembaga Pemantau Keuangan Daerah (LPKD) Sumatera Utara meminta Kejaksaan Tinggi Sumut serius mengusut tuntas dugaan korupsi yang dilakukan Bupati serta Ketua DPRD Langkat.
Belasan massa saat berunjuk rasa di Kejati Sumut, Rabu (8/5) tersebut menyebutkan ketidakwajaran yang terjadi atas saldo kas daerah pemerintah Kabupaten Langkat pada Tahun 2010 sebesar Rp.4 miliar.
"Begitu juga dengan saldo aset tetap pemerintah Kabupaten Langkat serta Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan pajak pertambahan nilai (PPn) sehingga diduga adanya korupsi dalam kasus ini, "ujar Koordinasi massa Indra Mahyudi didampingi Supriyadi.
Massa juga meminta segera memeriksa oknum-oknum yang terlibat dalam indikasi korupsi tersebut. "Kami juga meminta agar pejabat yang berwenang segera ditangkap,” kata para demonstran.
Sementara itu menanggapi aspirasai massa, Staff Humas Kejatisu Nofriyanto mengatakan kepada pengunjuk rasa, akan menyampaikan kepada atasannya dan selanjutnya untuk diusut.
sumber: Star News
LPKD Sumut Desak Kejati Usut Bupati Langkat
Aliansi Lembaga Pemantau Keuangan Daerah (LPKD) Sumatera Utara meminta Kejaksaan Tinggi Sumut serius mengusut tuntas dugaan korupsi yang dilakukan Bupati serta Ketua DPRD Langkat.

NUSANTARA
Rabu, 08 Mei 2013 16:14 WIB


LPKD, sumatera utara, kejati, korupsi, bupati langkat
Kirim pesan ke kami
WhatsappRecent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Strategi Perempuan Pengemudi Ojol Mengatasi Cuaca Ekstrem (Bag.4)
Arab Saudi Bangun Taman Hiburan Bertema Minyak di Tengah Laut
Menguji Gagasan Pangan Cawapres
Mahfud MD akan Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi: Saya Sangat Hargai